JABAR EKSPRES – Pasca mengikuti masa orientasi DPRD Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Anggota DPRD Kota Bogor, Juhana menyampaikan bahwa ia akan fokus pada isu pemerataan pembangunan dan peningkatan sektor kesehatan.
Selama ini, Juhana mengaku bahwa masalah pemerataan pembangunan masih belum dijawab oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Sehingga anggaran kelurahan yang sudah diamanatkan pada PP nomor 17 tahun 2018 yang sudah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7 bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dihitung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK harus mulai dimasukkan kedalam APBD Kota Bogor.
Baca Juga:RSUD Ciawi Luncurkan Sistem Pengadaan Digital “Champions” untuk Tingkatkan Transparansi dan EfisiensiAntisipasi Pelanggaran Konten Politik, KPID Jabar akan Awasi Lembaga Penyiaran Selama Pilkada Serentak
Sebab dirinya menegaskan, bahwa hal tersebut sudah diamanatkan didalam RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024.
“Kita sudah memiliki RSUD yang luar biasa bagus. Namun sayang pelayanan utama di wilayah yakni kehadiran Puskesmas masih belum merata,” tuturnya.
“Saya akan mendorong pembangunan delapan unit puskesmas baru sesuai dengan amanat RPJMD,” imbuh Juhana. (YUD)