JABAR EKSPRES – Proyek Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat cukup jadi sorotan. Pasalnya, dana anggaran yang dinilai terbilang besar.
Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA), Koswara Hanafi mengatakan, pihaknya mendatangi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis (5/9/2024)
“Kedatangan kami kemarin Kamis, protes terkait proyek Pembuatan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang menelan dana sebesar Rp5,7 miliar,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).
Hanafi menerangkan, kedatangan LSM Pemuda diterima oleh Dodi Sukmayana selaku Kabag Umum di ruangan Komisi V Bidang Kesejahtraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pada saat udiensi, dia menyebutkan jika proyek tersebut dinilia tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Bahkan saya, dalam proses tender pun diduga PPK tendensi atau ada keberpihakan terhadap salah satu perusahaan penyedia jasa,” terangnya.
Audiensi tersebut tampak sempat memanas, ujar Hanafi, karena dari pihak LSM Pemuda merasa tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dodi Sukmayana.
“Salah seorang anggota LSM Pemuda yakni Andri Berik menyebutkan, jika Dodi Sukmayana tidak mengerti tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Hanafi mengungkapkan, ada personal yang dinilai terlibat untuk tujuan kepentingan dalam proyek tersebut.
“Dodi diduga memiliki kepentingan dalam proyek tersebut,” ungkap Koswara mengutip pernyataan Andri.
Bahkan, beber Hanafi, dalam audiensi pun terlontar pernyataan keras dari pihak LSM Pemuda yang mengatakan Dodi Sukmayana selaku Kabag Umum tidak memiliki etika dan moral.
“Ucapan tersebut, dipicu karena pada saat perwakilan dari LSM Pemuda menerangkan duduk permasalahan, namun Dodi Sukmayana malah sibuk menelpon,” bebernya.
“Jelas sekali terkesan tidak serius menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh LSM Pemuda,” lanjut Hanafi.
Dia menjelaskan, bahwa proyek Pembuatan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Provinsi Jawa Barat dianggap tidak tepat untuk dilaksanakan dalam kondisi negara yang sedang tidak baik baik saja.
“RAPBD Pemprov Jabar sampai dengan tahun 2024 masih devisit anggaran sebesar 1,2 Triliun,” jelasnya.
Hanafi menilai, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 7,56 persen dan menempati peringkat 2 pendnduk miskin terbanyak di Indonesia.
