JABAR EKSPRES – Dalam dua hari terakhir, Kamis (22/8) dan Jumat (23/8), gelombang kemarahan sipil berlangsung dalam wujud demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Aksi tersebut antara lain dipicu suatu muslihat Badan Legislasi DPR yang berupaya menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Lebih dari itu, demonstrasi masyarakat sipil di Bandung sejatinya bagian dari puncak kemuakan atas rentetan praktik penghancuran demokrasi yang terjadi sepanjang rezim Jokowi (Mulyono). Jalan Diponegoro, persisnya depan Gedung DPRD Jawa Barat, menjadi titik bara di Kota Bandung.
Tapi demonstrasi seolah dibalas tabiat represif aparat kepolisian yang selama ini masih berulang, dan sama sekali tak bisa dibenarkan. Begitu kuat dugaan, kekerasan terhadap masyarakat sipil itu dilakukan tidak hanya oleh polisi berseragam, tapi juga oleh aparat tak berseragam seumpama ormas-ormas preman.
Baca Juga:27 Tahun Berproses, Ketulusan Ibu Tintun Menyulap Hobi Jadi Bisnis Sukses hingga MancanegaraDisperindag Jabar Targetkan Pendapatan UMKM Hingga Rp400 M Lebih di WJF 2024
Lalu intimidasi verbal, pelarangan liputan, dan perlakuan-perlakuan brutal lainnya. Dalam laporan sementara Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat hingga Jumat malam, diduga korban kekerasan mencapai ratusan orang.