Aksi di KPK, GAHPI Minta Hengky Kurniawan Diperiksa

JABAR EKSPRES – Massa dari Gerakan Aktivis Peduli Hukum Indonesia (GAHPI) menggelar aksi di gedung KPK, Jakarta, Jumat 9 Agustus 2024 siang.

 

Aksi yang diikuti 20 orang aktivis GAHPI ini, mendesak lembaga anti rasuah KPK (komisi pemberantasan korupsi) agar memeriksa artis yang juga mantan Bupati Bandung Barat yakni Hengky Kurniawan terkait dugaan korupsi.

 

Kordinator Aksi Mahmud Tamhir menjelaskan, bahwa kami GAHPI mendesak KPK menindaklanjuti dugaan korupsi oleh Hengky Kurniawan.

 

“Kami berharap KPK transparan akuntabel melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi oleh Hengky Kurniawan, ” jelas Mahmud Tamhir dalam pernyataannya ke wartawan, Jumat 9 Agustus 2024.

 

GAHPI meminta Hengky kooperatif dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

 

“Masyarakat Kabupaten Bandung Barat resah, laporan yang disampaikan ke KPK agar ditindaklanjuti, ” terangnya.

 

Diakui Mahmud, GAHPI siap mengawal proses hukum dengan adil.

 

“Saya berharap KPK memproses Hengky dan kroninya. Dan mendukung KPK bisa menyelesaikan korupsi di bandung barat yang dilakukan salah satu artis Indonesia ini, ” jelasnya.

 

Massa GAHPI dalam aksi di depan gedung KPK, massa juga meminta KPK, agar :

 

1.Mendesak KPK untuk segera menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hengky Kurniawan.

 

2.Meminta KPK untuk menyita aset-aset milik Hengky Kurniawan yang diduga berasal dari hasil korupsi.

 

3.Mendesak agar Hengky Kurniawan ditahan atas dugaan korupsi yang dilakukannya.

 

4.KPK menjerat semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

 

5.KPK menyelamatkan roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.

 

Mahmud menegaskan, bahwa informasi mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, diduga terlibat dalam kasus korupsi. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari beberapa pihak khususnya Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Laporan tersebut terkait dengan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan KKB, penyalahgunaan wewenang dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, ” tegasnya.

 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi dan mewujudkan good governance, kami Gerakan Aktivis Peduli Hukum Indonesia (GAPHI) mendesak KPK untuk menindaklanjuti dugaan korupsi ini dengan segera dan profesional.***

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan