JABAR EKSPRES – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kota Cimahi, beberapa partai mulai mengeluarkan nama yang akan diusung menjadi Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Cimahi.
Gerindra misalnya, partai besutan Prabowo Subianto itu sudah menetapkan Adhitia Yudisthira sebagai bakal calon walikotanya. Kemudian, Nasdem dan Demokrat yang sejak awal menetapkan bakal mengusung Mantan Sekda Cimahi Dikdik S. Nugrahawan sebagai jagoanya.
Bahkan PKS pun kini sudah memastikan Bagja Suherman sebagai bakal calon wali kotanya. Berbeda dengan partai-partai lain, hingga saat ini Partai Golkar malah belum menentukan bakal mengusung siapa untuk di Pilkada Cimahi nanti.
Padahal, Partai berlambang Pohon Beringin itu telah dua kali melakukan survei internal. Dari dua kali survei tersebut, nama Dikdik S. Nugrahawan dan Ngatiyana yang paling menonjol. Kendati harus diakui dari dua kali survei itu, Dikdik mengungguli Ngatiyana.
Artinya, dari hasil dua kali survei yang dilakukan lembaga survei Poltracking dan Indikator Politik, kader dan simpatisan golkar di bawah lebih menginginkan Dikdik sebagai calon wali kota yang diusung nanti, dibandingkan dengan Ngatiyana.
Pasalnya, dari dua kali survey tersebut, nama Dikdik S Nugrahawan memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi meski dengan berbagai simulasi survei. Kendati demikian, hingga saat ini DPP Partai Golkar belum mengeluarkan SK Rekomendasi mengenai nama calon yang akan diusung.
Teka-teki siapa calon yang bakal diusung pun hingga saat ini masih terjadi di kubu DPD Golkar Cimahi. Bahkan, para elit DPD Golkar pun belum mengetahui pasti siapa yang akan diusung jadi Bakal Calon Wali Kota Cimahi nanti.
Akibatnya, berabagai isu terkait kekisruhan yang terjadi di internal Golkar pun mencuat. Salah satunya adalah isu adanya tekanan dari elit politik di DPP Golkar untuk memberikan SK pada nama yang tak diinginkan oleh DPD Golkar Cimahi.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Cecep Darmawan menilai bahwa hal-hal yang terjadi pada Golkar adalah hal yang wajar dalam politik.