JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bogor melaporkan eks Sekjen DPP PKB, Muhammad Lukman Edy ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Rabu (7/8).
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bogor, Nurodin mengatakan, pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edy terhadap PKB soal tata kelola keuangan dan keterlibatan para kiyai di pengurusan PKB.
“Kejadian itu bermula saat Lukman Edy menghadiri pansus PKB yang dibentuk PBNU. Jadi gini, PBNU memanggil pak Lukman Edy, karena PBNU buat pansus PKB,” ujarnya saat ditemui Jabar Ekspres.
Pria yang kerap dipanggil Jaro Peloy ini menyebut kemungkinan ada yang menggali informasi dan lainnya pada saat yang bersangkutan keluar dari partainya, kemudian dipublikasikan. “Ada beberapa pernyataan yang merugikan kami, PKB,” ucapnya.
BACA JUGA:Klaim Presentase RTH Kota Bandung Alami Peningkatan, Realitanya Masih Jauh dari Amanah Undang-Undang
Selain itu, Jaro Peloy menambahkan, Lukman Edy menuduh tata kelola keungan DPP hingga DPC PKB tidak transparan dan akuntable. Padahal, kata Jaro Peloy, tata kelola keungan di PKB sudah sangat rapi mulai dari DPP hingga DPC.
“Kenapa dikatakan fitnah? Karena tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan, teknokrasi partai kita bangun, tata kelola keuangan kita rapihkan karena partai juga punya aturan,” ucapnya.
“Bicara Soal akuntabilitas, keuangan kita diaudit, seperti kemarin pasca pemilu, kami diaudit oleh tim audit independen terkait dengan dana kampanye,” sambungnya.
Selanjutnya, kata Nurodin, tuduhan eks sekjen itu sudah sangat jauh dari kenyataan di PKB baik tingkat pusat, provinsi hingga kota/kabupaten.
BACA JUGA:Kemarau Panjang, Warga Bandung Barat Bisa Bertani di Waduk Saguling
Nurodin menyebut pihaknya tidak setuju dengan pernyataan Lukman yang menyebut baik PKB maupun Ketua umum DPP PKB, kurang keterlibatan para tokoh agama atau kiyai.
Sementara itu, kata Nurodin, DPD hingga DPC PKB Kabupaten Bogor hingga saat ini, selalu mengutamakan para kiyai dalam perjalanan partainya. Mengingat keberadaan PKB merupakan usaha para tokoh agama, khususnya di Nahdlatul Ulama (NU)
