JABAR EKSPRES, BANDUNG – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar menekankan bahwa program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) jadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Itu sebagai upaya dalam menghadirkan hunian yang layak kepada masyarakat.
Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha menyebutkan, sedikitnya ada sekitar 960an hektar kawasan kumuh yang masuk dalam wilayah Provinsi Jabar. “Kawasan kumuh itu hampir ada di seluruh kota kabupaten di Jabar,” terangnya saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (6/8).
Indra melanjutkan, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten juga memiliki komitmen kuat dalam menuntaskan masalah kawasan kumuh itu. Program perbaikan rutilahu jadi salah satu strategi dalam menekan kawasan-kawasan tersebut. “Semangatnya sama dengan kota kabupaten adalah menuntaskan kawasan kumuh di 2030,” imbuhnya.
Baca Juga:Mulai Kaji Program Makan Gratis, Ini Kata Bey MachmudinKritisi PP Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar, Arzeti: Hati-hati jadi Racun Perusak Anak!
Untuk 2024 sendiri, Dinas Perkim Jabar juga telah menyiapkan program perbaikan rutilahu untuk masyarakat. Jumlahnya sekitar 2.600 unit. Dengan porsi anggaran tiap unit adalah Rp20 juta.
Angka persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni itu tentu masih miris jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Jabar memang unggul dari DKI Jakarta yang persentasenya hanya 38,80 persen.