JABAR EKSPRES, BANDUNG – Pasca kasus pengaturan lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terbongkar. Dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan para pengusaha, perusahaan swasta atau calon tender kian menurun.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha. Menurutnya, selain tingkat kepercayaan para pengusaha yang menurun, terdapat dampak lain akibat kasus korupsi dalam proses lelang itu.
“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah prinsip tender bisa benar-benar yang sesuai dengan sistem. Kedua, jangan mau atau menolak segala bargain dari pihak pengadaan. Kalau terjerat kasus ini bakal merugikan,” jelasnya.
Baca Juga:Bawaslu Kota Bandung Temukan 1,1 Ribu Orang Meninggal di Data PemilihTerungkap: Ini Calon Wakil Wali Kota Pendamping Sudarsono di Pilkada Banjar
“Situasi pemerintah kita menuju (tindakan) korupsi yang bermasalah. Pemerintah harus fokus terhadap transparansi soal kondisi tender. Pemerintah Kota Bandung berani untuk memberantas korupsi,” pungkasnya.
Diketahui, pengaturan proyek lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.
Dalam melakukan pendalaman, pihaknya sudah memeriksa belasan orang dalam kasus tersebut. Penyidik menemukan adanya dugaan unsur pemerasan dengan modus kewajiban membeli data mulai dari rancangan anggaran belanja (RAB).