JABAR ESKPRES – Sebanyak 1.079 pamong praja muda angkatan 31 tahun 2024 dilantik oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, di lapangan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (1/8/2024).
Turut hadir pada pelantikan tersebut Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Pelantikan oleh Wapres ditandai dengan penyematan lencana pamong praja dan pengalungan kartika astha brata kepada lulusan terbaik, kemudian pengucapan ikrar pamong.
Sebelumnya para pamong praja muda sarjana terapan ilmu pemerintahan ini pada 29 Juli 2024 lalu telah diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka telah menyelesaikan studi selama empat tahun.
Setelah dilantik, para abdi negara tersebut akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia baik di instansi pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.
Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya yakin dengan kemampuan mental dan fisik mereka serta siap bekerja melayani masyarakat Indonesia dengan profesional dan berintegritas.
“Saya percaya praja muda ini akan membawa perubahan positif bagi kepentingan bangsa,” ujar Ma’ruf Amin.
Wapres menuturkan, seorang pamong praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan. Tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga bekal pemahaman budaya, karakter, dan kebiasaan masyarakat.
“Untuk itu, seorang pamong praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Kehadiran pamong praja muda ini juga diharapkan mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif.
“Tinggalkan cara kerja lama yang lambat, inefisien, serta prosedur-prosedur yang berbelit-belit,” tegas Ma’ruf.
Memasuki masa transisi pemerintahan setelah Pilpres lalu, para pamong praja muda juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan di berbagai wilayah.
Ma’ruf menjelaskan, IPDN dan pamong praja harus mendukung proses peralihan pemerintahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama proses transisi.
“Saya berharap IPDN dan para pamong praja mendukung proses peralihan pemerintahan dengan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel,” pesannya.
