JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Masa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada Jabar 2024 tinggal menghitung hari. Tapi, sampai saat ini belum ada koalisi ataupun pasangan kandidat yang resmi terbentuk.
Guru Besar sekaligus Pengamat Politik Unpad Prof. Muradi menilai fenomena itu terjadi karena faktor kehati-hatian dari partai politik. Selain itu, partai politik juga cenderung memperhatikan pertimbangan pragmatis dari pada pertimbangan ideologis dalam menentukan kandidat yang akan diusung.
Muradi menguraikan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan koalisi ataupun kandidat dalam Pilkada Jabar 2024 belum nampak hilalnya. “Salah satunya ada keinginan untuk membangun koalisi nasional ke tingkat daerah, itu berproses,” katanya.
BACA JUGA: Persiapan Matang Hadapi Pilkada Cimahi, Dikdik: Harus ada Perubahan
Muradi melanjutkan, faktor berikutnya adalah terkait langkah politik dari Ridwan Kamil. Yakni apakah mantan Gubernur Jabar itu akan maju lagi di Pilkada Jabar atau bertarung di Jakarta untuk 2024 ini.
Selanjutnya, Muradi menilai bahwa partai politik juga tengah menganalisa agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. “Mereka cenderung melihat potensi menang dalam pembentukan koalisi,” tandasnya.
Muradi menguraikan, misalnya Ridwan Kamil kembali maju di Jabar maka kemungkinan besar akan banyak partai yang merapat. Begitu juga dengan sebaliknya. “Partai gak ingin salah langkah, makanya cenderung menunggu,” imbuhnya.
BACA JUGA: Dikdik Siap Maju di Pilkada Kota Cimahi Setelah Lepas Jabatan Sekda
Faktor berikutnya adalah terkati pragmatisme pemilih. Pemilihan Presiden pada Februari jadi pengalaman tersendiri bagi partai politik. Ternyata pilihan politik masyarakat belum sepenuhnya rasional atau ideologis. “Dalam 2 bulan pilihan publik bisa berubah. Partai menganggap pilihan publik masih bisa dibeli. Tidak harus money politik, bisa sembako misalnya. Jadi partai lebih memilih menunggu saja,” imbuhnya.
Muradi menambahkan, pilihan partai itu akan berbeda bagi partai politik yang memang sudah berseberangan dengan gerbong Ridwan Kamil. Misal PDIP yang nampaknya tidak akan mendukung kandidat yang berada di gerbong atau pilihan Jokowi. Atau PKS yang memang nampak berseberangan.(son)
