JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Atang Trisnanto minta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mencari terobosan terbaik terkait pembiyaan transportasi massal Biskita Transpakuan yang subsidinya akan berakhir tahun depan.
Atang mengatakan melihat postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogo khawatir biaya operasional Biskita Transpakuan yang mencapai Rp50 miliar setahun tidak tertutupi jika dikelola secara mandiri oleh Pemkot.
Atang mengungkapkan mengingat saat ini ada banyak sekali kebutuhan lain seperti kebutuhan armada pengangkut sampah, Pembangunan sekolah, dan penyelesaian stunting.
Menurut Atang harus dipilih pola kebijakan anggaran yang tepat. Di samping Pemkot Bogor juga wajib menyediakan transportasi publik yang memadai.
‘’Tapi saya kira harus mengambil cara-cara lain, apakah dengan menggandeng swasta dengan lebih kuat lagi. Sehingga kebutuhan Rp50 miliar untuk operasional Biskita bisa tertangani dengan baik.’’ujarnya.
Atang mengatakan program Pembangunan seperti jalur pedestrian, taman kota, serta Alun-Alun sudah selesai dan tinggal dilanjutkan pemeliharaannya.
BACA JUGA: Bawaslu Bandung Dorong Penyediaan Surat Suara Braille di TPS untuk Pilkada
‘’Saatnya anggaran-anggaran ini untuk kebutuhan mendesak yang tadi. Penanganan sampah, transportasi, Pendidikan, kesehatan, ekonomi,’’ kata Atang.
Ia juga mengatakan, saat ini DPRD Kota Bogor tengah meminta laporan dari Pemkot untuk penanganan sampah, program Biskita Transpakuan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penyediaan sekolah dan layanan kesehatan berkaitan stunting.
‘’Terkait Biskita nanti dilihat kebutuhannya berapa, yang akan diambil pemerintah, skenarionya seperti apa. Kami nanti cek satu per satu mana yang memungkinkan dan kuat,’’ ucap Atang.
BACA JUGA: DPC Gerindra Kota Banjar Diterpa Isu Tak Sedap, Dewan Penasehat Tekankan Hal Ini
Diketahui Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program Buy the Service (BTS) dari Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan berakhir pada 2025.
