JABAR EKSPRES – Dalam upaya menjadikan Kota Cimahi lebih resik, cantik, dan campernik, pemerintah kota (Pemkot) fokuskan komitmen dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Meskipun masih terdapat sekitar 154 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani dengan optimal, namun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk perbaikan pada 495 unit rutilahu di Kota Cimahi.
“Kawasan kumuh dengan luas sekitar 154 hektar masih menjadi tantangan di Kota Cimahi yang belum tertangani secara optimal,” ujar Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi pada Jabar Ekspress di Gedung Techno Park pada Jumat (12/11).
Dicky menjelaskan, terdapat tujuh kriteria dari Provinsi Jawa Barat yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan kumuh, termasuk kepadatan, tata letak bangunan, dan ketersediaan air bersih.
“Tahun ini, kami akan fokus untuk menangani semua kawasan kumuh yang berada di luasan kurang dari 10 hektar, terutama di Kelurahan Setiamanah,” tambahnya.
Penanganan rutilahu juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menangani masalah kawasan kumuh.
BACA JUGA: Cek Data Bansos BLT Rp400 Ribu di Sini, Siapa Tahu NIK Kamu Terpilih!
“Rumah tidak layak huni merupakan bagian penting dari sumber kehidupan dan penghidupan, dimana aspek sosial dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memiliki rumah yang layak,” paparnya.
Rumah-rumah yang tidak layak huni, lanjut Dicky menjadi prioritas utama dari program ini, baik skala Jawa Barat, nasional, maupun kota Cimahi yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya.
“Rumah yang mendapatkan bantuan rutilahu harus memenuhi ketiga kriteria utama, yaitu keamanan, kesehatan, dan aspek sosial, agar perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya,” ungkapnya.
BACA JUGA: 5 Bisnis Menjanjikan di Kampung, Omzet Bisa Tembus Rp 10 Juta per Bulan!
Dicky juga mengajak masyarakat yang mendapatkan bantuan rutilahu untuk berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan dengan baik dan benar.
“Saya berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program ini, agar hasilnya dapat maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan bersama,” tutupnya. (Mong)
