Antisipasi Rusaknya Lingkungan, Kandidat Calon Kepala Daerah Harus Paham Pentingya Green Democratic

BACA JUGA: Adu Banteng Dua Pengendara Motor Kawasaki KLX di Bogor, 1 Orang Tewas

“Dimana-mana spanduk banner baliho berserakan amat sangat merugikan masyarakat. Itu kontek definitif yang merugikan, ditempat-tempat yang dilarang malah dipasang dan apabila jatuh ke jalan tidak ada yang bertanggung jawab, merugikan pejalan kaki dan penggunaan jalan. Kemudian apabila ada pendanaan atau dari donor pengusaha, secara tidak langsung kalau jadi terpilih akan bisa merusak lingkungan,” paparnya.

Selain itu, Yus juga menyinggung soal peran dan kebijakan para kepala daerah yang terkesan labil dalam penegakan aturan dalam mendorong terwujudnya Green Democratic.

“Contohnya Tugu Kujang (Kota Bogor), dahulu tidak boleh ada bangunan lebih tinggi dari Tugu Kujang. Tetapi tinggal diubah Perda nya, sekarang bisa dilihat baik bangunan-bangunan sekitar Tugu Kujang banyak yang lebih tinggi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Komitmen PSSI Kota Bandung dalam Melahirkan Atlet Pesepakbola Putri Potensial

“Maka kontrak Green Democratic ini baik, ketika kepala daerah terpilih jangan sampai ikut merusak lingkungan, dengan cara-cara memanfaatkan kekuasaannya dengan memberikan peluang bagi pengusaha perusak lingkungan,” tegas Yus.

Sementata itu, Kordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tergolong tidak menerapkan Green Democratic.

Ia menyebut, bahwa perusakan alam yang terjadi di IKN tergambar jelas dengan adanya pembabatan ratusan hektare hutan, seolah tak ada pilihan lain.

BACA JUGA: Punya Keuntungan Rp 3 Miliar, 5 Pelaku Promosi Judi Online di Bandung Berakhir Ditangkap Polisi

“Kalau pindah ibu kota banyak yang setujukah kayaknya. Tapi, ketika hutan dibabat menjadikan sebuah kota, ini problem,” sebutnya.

“Jadi para pemimpin ini harus ada kepemimpinan, bagaimana menyelamatkan keberlangsungan masyarakat daerah dan peduli kepada lingkungan,” lanjut Jeirry.

Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany menambahkan, berkaitan Pilkada 2024 serentak memang harus didorong adanya gerakan keberlangsungan lingkungan.

BACA JUGA: Bawaslu KBB Sebut Potensi Aduan Pencatutan KTP Dukung Paslon Independen Kemungkinan Masih Terjadi

Ia menuturkan bahwa pihaknya tengah konsen mendorong ekonomi hijau, sehingga sangat berkaitan dengan dana bersih untuk pembangunan.