JABAR EKSPRES – Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menyampaikan pandangannya terkait upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, upaya ini merupakan inisiatif dari pihaknya, terutama melalui program “Paredi Cekas”.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga bulan Juli 2024, tercatat telah ada 28 kasus kekerasan yang dilaporkannya di Kota Cimahi.
Dicky menyoroti, akses terhadap objek yang dapat memicu kekerasan semakin mudah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga:Kuasa Hukum Sebut Pembebasan Pegi Setiawan Tinggal Tunggu Proses Administrasi Selesai di Polda JabarSebanyak 4.200 Pasangan Non-Muslim di Cimahi Belum Mengurus Akta Perkawinan
“Misalnya, seorang anak SMP aktif di media sosial tanpa pengalaman, akhirnya dieksploitasi setelah diperintahkan melakukan sesuatu,” ujarnya pada awak media usia pembukaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (9/7).
Menurutnya, salah satu penyebab utama kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah akses yang semakin mudah terhadap objek-objek yang bisa memicu eksploitasi negatif.
“Kenapa ini terjadi, terutama di kita, karena akses terhadap objek ini semakin mudah. Mereka bisa berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dan dari hubungan itulah kalau kita tidak kuat kita bisa tereksploitasi pada hal-hal yang negatif,” jelasnya.
Dicky juga menyoroti peran keluarga dalam mencegah kekerasan. Ia menerangkan, benteng keluarga yang tidak kuat menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya kejadian-kejadian kekerasan.
“Kita melihat banyaknya kejadian-kejadian yang karena benteng keluarganya tidak kuat. Ini juga bisa dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan terhadap upaya-upaya itu oleh keluarga yang belum begitu kuat,” tambahnya.
Untuk itu, Dicky menyebut, pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk ketua Posyandu di seluruh kelurahan dan RW, serta guru-guru BK.
“Kami sekarang menghadirkan ketua Posyandu di seluruh Kelurahan dan ke seluruh RW untuk hadir di sini dan juga guru-guru BK agar mereka bisa menceritakan tipologi masalah apa saja yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kota Cimahi,” pungkasnya.
Baca Juga:Kompolnas Buka Suara Soal Hasil Putusan Sidang Praperadilan Pegi SetiawanSudah Kerjasama di Pilbup Bandung 2024, Koalisi Alus Pisan Belum Tentukan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dengan inisiatif ini, diharapkan pemerintah kota dapat lebih memahami spesifikasi masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Cimahi, serta mencari solusi yang efektif dan tepat sasaran.