Soroti Fenomena Judi Online, Pimpinan DPRD Kota Bogor Bakal Kaji Laporan PPATK

JABAR EKSPRES – Pimpinan DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat ini akan melakukan kajian terhadap laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait data kasus judi online yang terjadi di Kota Bogor.

Rencana itu beriringan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang saat ini sedang meminta data dan laporan tersebut ke pemerintah pusat.

Kasus fenomena judi online di Kota Bogor menjadi hal yang menyita perhatian, sebab berdasarkan laporan dari PPATK, Kota Bogor menduduki peringkat kedua sebagai Kota/Kabupaten dengan nilai transaksi judi online tertinggi yang mencapai Rp612 miliar.

Tak hanya itu, Kecamatan Bogor Selatan juga ikut tersorot lantaran menjadi peringkat pertama sebagai kecamatan dengan nilai transaksi tertinggi se-Indonesia yang mencapai Rp349 miliar.

BACA JUGA:Libatkan 70 Selebgram Cantik untuk Promosikan Judi Online, Kakak Beradik di Bogor Berakhir Diringkus Polisi

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Selatan, mengaku terkejut dengan fenomena ini.

Dadang, menyampaikan bahwa perlu diambil langkah strategis dalam menyikapi fenomena judi online di Kota Bogor, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan.

“Kemarin pemkot sudah bersurat ke pusat meminta data dan laporan secara konkret. Nanti saat data-data tersebut sudah diterima, tentu akan langsung kami bahas secara komprehensif,” kata Dadang pada Jumat, 28 Juni 2024.

Dadang mengaku, bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Camat Bogor Selatan dan stakeholder di tingkat Kecamatan Bogor Selatan untuk menyiapkan langkah strategis sebagai bentuk penanggulangan awal fenomena judi online.

BACA JUGA:Seorang Pria Ditemukan Gantung Diri di Flyover Cimindi

Berdasarkan hasil koordinasi, Dadang mengungkapkan tingginya nilai transaksi yang terjadi dan banyaknya jumlah pemain judi online diakui oleh pihak aparatur di wilayah sebelumnya tidak pernah terdeteksi.

Sehingga, sambung dia, perlu dilakukannya pemetaan dan sosialisasi secara masif kepada seluruh warga.

“Ini akan dilihat dimana saja titik-titiknya, bagaimana kita menelaah data tersebut. Tapi sosialisasi langsung sudah dilakukan kepada warga baik melalui aparatur wilayah maupun saya pribadi sebagai wakil rakyat,” jelas Politisi PDIP tersebut.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan