JABAR EKSPRES – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, menjelaskan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, di mana gangguan pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024.
‘’Jadi identifikasi gangguan yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Cipher Ransomware,’’ kata Budi Arie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6), dikutip dari ANTARA, Jumat (28/6).
‘’Pascapenemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi,’’ sambung Budi Arie.
BACA JUGA: Sebelum Melangsungkan Hajatan, Warga KBB Diimbau Lapor Puskesmas
Budi Arie menjelaskan bahwa ransomware merupakan jenis perangkat lunak rusak yang mencegah pengguna mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan.
Budi Arie mengatakan dalam serangan terhadap PDNS 2, pihak peretas meminta tebusan 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar.
Ia juga menuturkan bahwa aktivitas berbahaya mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, diantaranya melalui inflasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan.
BACA JUGA: Seorang Pria Ditemukan Gantung Diri di Flyover Cimindi
Pada pukul 00.55 WIB di hari yang sama, Windows Defender diketahui mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.
Hingga pada tanggal 26 Juni 2024, serangan ini pun berdampak pada layanan PDNS 2, mengganggu 239 instansi pengguna. Di antaranya, 30 kementerian atau lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung.
Namun, ada 43 instansi yang tidak terdampak karena data mereka hanya tersimpan sebagai Cadangan di PDNS2.
BACA JUGA: Catat! Ini Dokumen Penting yang Harus Disiapkan Calon Pelamar CPNS 2024 Sebelum Mendaftar
Instansi tersebut terdiri dari 21 kementerian atau lembaga, satu provinsi, 18 kabupaten, dan tiga kota.
‘’Intansi yang berhasil recovery layanan adalah Kemenkomarves (yaitu) layanan perizinan event, Kemenkumham (yaitu) layanan keimigrasian, LKPP (yaitu) layanan SIKap, Kemenag (yaitu) Sihalal, dan Kota Kediri ini untuk ASN digital,’’ kata Budi Arie.
