BANDUNG – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat merilis perkembangan perekonomian sampai dengan Mei 2024. Disampaikan dalam keterangan resmi bahwa Dinamika geopolitik global yang terus meningkat perlu selalu diwaspadai.
Hal ini disebabkan oleh rantai pasok global masih rentan, suku bunga global masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi global stagnan dan cenderung melemah.
Kinerja ekonomi Jabar triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,93 (yoy), berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 683,50 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 427,98 triliun.
Lalu Surplus neraca perdagangan April 2024 berlanjut di angka USD 1,56 miliar. Nilai tersebut ditunjang oleh surplus komoditi Nonmigas sebesar USD 1,64 miliar, sedangkan komoditi Migas defisit sebesar USD 84,65 juta.
Kemudian, Nilai ekspor tercatat USD 1,56 miliar, tumbuh 10,84 persen (yoy), sementara impor sebesar USD 0,94 miliar, tumbuh 31,88 persen (yoy). Namun demikian Inflasi tetap terkendali seiring tekanan harga pangan yang mulai mereda.
Pada Mei 2024, terjadi inflasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,78 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,81. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 3,21 persen dengan IHK sebesar 107,41. Harga beras dan cabai sudah kembali normal pasca lebaran.
Beras merupakan komoditas penyumbang deflasi tertinggi dengan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Stok cadangan beras di Jawa Barat tetap terjaga. Hingga akhir Mei 2024, BULOG Kanwil Jabar telah menyerap sekitar 185 ribu ton, melebihi target sebesar 164 ribu ton.
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di bawah level pra-pandemi. Di Jawa Barat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,34 persen naik 0,59 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,91 persen turun 0,98 persen poin.
Kinerja APBN di Jawa Barat
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp 65,86 triliun (53,36 persen dari pagu APBN), atau tumbuh 62,83 persen (yoy).
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp 36,006 triliun (72,23 persen dari pagu APBN), pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja Modal sebesar 413,37 persen atau senilai 6,91 triliun.
Realisasi TKD sebesar Rp 29,86 T atau 40,58 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 15,62 persen (yoy) pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana Transfer.
