2. Pemkot Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru)
3. Pemkot Batam (Trans Batam)
4. Pemkot Tangerang (Tayo)
5. Pemkot Semarang (Trans Semarang)
6. Pemkot Surabaya (Suroboyo Bus dan Bus Wira Wiri)
7. Pemkot Banjarmasin (Trans Banjarmasin)

Sedangkan untuk di tingkat provinsi, selain Trans Jakarta, ada beberapa daerah lain yang juga telah menerapkan pembenahan layanan transportasi umum.

BACA JUGA: Fungsi End Cap Muffler Sepeda Motor

1. Provinsi DI Yogyakarta (Trans Jogja Istimewa)
2. Provinsi Jawa Timur (Trans Jatim)
3. Provinsi Jawa Tengah (Trans Jateng)
4. Provinsi Gorontalo (Trans NKRI)
5. Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula)
6. Provinsi Aceh (Trans Koetaradja)
7. Provinsi Jambi (Trans Siginjak)
8. Provinsi Jawa Barat (Trans Metro Pasunda)

Djoko menegaskan, angkutan umum sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan.

“Maka dari itu, perlu tindakan khusus dari pemerintah agar tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakatat,” tegasnya.

BACA JUGA: Dukung Kang Tebe, Relawan Prabowo di KBB Bikin “SAHATE”

Djoko menilai, guna memperbaiki layanan kendaraan umum, pemerintah bisa memasukkan subsidi transportasi ke dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“DIPA Kemenhub termasuk dalam kategori kegiatan, sehingga sulit untuk dibesarkan anggarannya. Maka dari itu, menambah subsidi transportasi khususnya angkutan umum dalam DIPA Kementerian Keuangan lebih memungkinkan,” imbuhnya.

“Subsidi BBM dapat dikurangi dan hanya diperuntukkan angkutan umum penumpang dan barang,” pungkas Djoko. (Bas)