JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung membeberkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Saat ini sudah memasuki tahap pemuktahiran data pemilih (Pantarlih).
Menurut Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Bayu Muhammad, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi apabila ada penyelewengan berkenaan proses tersebut.
Termasuk apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. “Sekarang kita memasuki pembentukan badan adhoc,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.
BACA JUGA: Mendengar Harapan Masyarakat Kota Bandung Jelang HJKB ke-214
“Ada pengawasan dari Bawaslu secara melekat untuk perekrutan pantarlih. Misalnya ada joki Pantarlih dipastikan seluruh masyarakat apakah rumahnya benar didatangi oleh Pantarlih,” imbuhnya.
Kendati menurutnya indeks kerawanan Pemilu di Kota Bandung sangat rendah. Dia mendorong masyarakat untuk berani atau melaporkan bila ada indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian data.
Adapun rendahnya kerawanan Pemilu dapat tercapai, tegasnya, berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak sehingga pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada berjalan aman dan lancar.
BACA JUGA: Laka Lantas di Tol Cisumdawu Memakan 2 Korban Meninggal Dunia
“Dengan menjadi pengawas partisipatif, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Semua laporan kami terima. Ini untuk membantu Pilkada 2024 berjalan dengan baik,” sambung Bayu.
Dirinya menuturkan, indikator kerawanan Pemilu di Kota Bandung, diantaranya meliputi seperti money politik, netralitas aparatur sipil negara (ASN), wilayah rawan bencana, sampai masalah hoaks.
Untuk itu, dalam waktu dekat, lanjutnya, akan ada deklarasi netralitas ASN dan mitigasi kerawanan Pilkada bersama Forkopimda Kota Bandung. “Akan ada deklarasi bersama Forkopimda soal netralitas ASN dan mitigasi yang dibicarakan bersama,” pungkasnya.
