JABAR EKSPRES – Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar tengah menjadi sorotan DPRD Jabar. Kinerjanya kurang optimal khususnya menyasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasannya karena anggaran yang terbatas.
Dari data yang dihimpun, ternyata porsi anggaran untuk program yang menyasar UMKM juga jauh lebih kecil. Anggarannya belum sebanding dengan kebutuhan program lain.
Rinciannya, anggaran untuk program pengembangan UMKM sebesar Rp 6,2 miliar dengan realisasi Rp 6,1 miliar. Dan program pemberdayaan UMKM sebesar Rp 7,4 miliar dengan realisasi Rp 7,2 miliar.
Anggaran itu jauh lebih kecil jika dibanding porsi anggaran untuk program lain. Misalnya untuk program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi sebesar Rp 38,8 miliar dengan realisasi Rp 36,8 miliar. Diskuk Jabar pada 2023 memiliki anggaran Rp 103,4 miliar dan terealisasi Rp 100,7 miliar.
BACA JUGA: Berburu Biawak, Dua Pemuda Hanyut di Sungai Citanduy
Di sisi lain, Kepala Diskuk Jabar Rachmat Taufik Garsadi sempat mengakui bahwa kinerja dinasnya belum sepenuhnya optimal. Utamanya terkait peningkatan UMKM. “UMKM di Jabar itu jumlahnya banyak sekali. Ada sekitar 4,6 juta. Bisa dibayangkan dengan ketersediaan anggaran yang ada,” jelasnya selepas Rapat Paripurna, Jumat (17/5).
Taufik melanjutkan, faktor anggaran jadi salah satu sebab kurang optimalnya dinas dalam upaya meningkatkan dan mengangkat UMKM di Jabar. “Kapasitas anggaran terbatas. Paling untuk pelatihan hanya bisa berapa kali,” sambungnya.
Menurut Taufik, selama ini peran Diskuk Jabar lebih banyak dalam upaya koordinasi, managerial dan beberapa peran marketing. Sebenarnya, Presiden juga telah menugaskan ke kementerian – kementerian untuk ikut terjun mendongkrak UMKM. Sesuai bidang masing – masing.
Sorotan terhadap kinerja Diskuk itu disampaikan wakil rakyat dalam Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Jumat (17/5). Juru Bicara Pansus, Husin, menguraikan bahwa UMKM di Jabar masih belum sepenuhnya berkembang. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja Diskuk yang sama sekali tidak optimal memfasilitasi pelaku UMKM akan akses pasar. “Termasuk pasar digital,” jelasnya.
Politikus Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia itu melanjutkan, sejauh ini tidak ada program permodalan bagi UMKM yang signifikan dan juga tidak ada fasilitasi untuk mengurus sertifikasi produk. “Diskuk hanya fokus pada program yang tidak berdampak langsung bagi pemulihan pelaku usaha kecil,” singgungnya. (son)
