“Negara harus mengimplementasikan inklusivitas sesuai dengan amanat undang undang,” ungkap Nurul dikutip dari pemberitaan RRI.co.id berjudul ‘DPR RI dan Kominfo Dorong Inklusivitas Bagi Disabilitas’.
Selain itu, dalam beberapa kesempatan juga, dirinya meminta supaya peran disabilitas bisa diperkuat disaat tahun-tahun politik. Penyandang disabilitas memiliki hak sama untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.
“Melalui affirmative action atau tindakan afirmatif, difabel akan lebih diberdayakan dan didorong untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu,” ungkap Nurul mengutip laman website SINDOnews, Selasa (21/3) beberapa waktu lalu.
PKS Kota Sukabumi Kembali Usung Achmad Fahmi untuk Jadi Wali Kota, 2 Nama Disebut dalam Bursa Wakil
Suara Disabilitas Masih jadi Primadona
Isu disabilitas pada momen pilkada memang dianggap sebagai salah satu primadona, bahkan dapat dikatakan sebagai komoditas politik para calon pemimpin daerah dalam memberikan janji-janji program saat kampanye. Hal ini diakui Pengamat Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Arlan Sidha.
Isu disabilitas selalu muncul ke permukaan, lanjutnya, karena dapat memberi banyak perhatian bagi semua kelompok. Baik itu kelompok disabilitas maupun masyarakat umum. Hal ini dapat mengubah pandangan terhadap bakal calon pemimpin daerah tertentu yang menggunakan isu disabilitas.
“Pandangan masyarakat, bahwa (calon) tersebut ada aware dan peduli terhadap disabilitas. Biasanya itu menjadi strategi politik untuk kemudian mempertontonkan calon ini memiliki empati luar biasa,” ungkap Arlan saat diwawancarai Jabar Ekspres, Jumat (26/4).
“Sehingga isu disabilitas juga dapat sedikit membawa pamor bagi bakal calon. Walaupun pada akhirnya isu disabilitas ini hanya dijadikan arena pencari suara saja. Bahkan ada beberapa hal yang sulit direalisasikan. Lantas isu ini akan terus muncul,” tambahnya.
Namun dirinya mengingatkan, isu tersebut jangan dianggap sepele oleh para calon pemimpin. Janji-janji atas program berkaitan yang memberi hal positif bagi para penyandang disabilitas, semestinya turut direalisasikan menjadi program yang nyata. Bukan sekadar janji manis politik belaka.
“Isu ini tidak boleh dianggap main-main. Harus diangkat. Isu yang harus benar-benar menjadi prioritas dan komitmen. Itu yang pentingnya,” pungkasnya.
