JABAR EKSPRES – Partai Amanat Nasional (PAN) Jabar sibuk memasarkan dua kadernya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Yakni Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPW PAN Jabar Desy Ratnasari.
Safari politik baik secara personal maupun kepartaian terus dilakukan. Terbaru adalah Bima Arya menyambangi kantor Golkar Jabar, Kamis (16/5).
Sekretaris DPW PAN Jabar Hasbullah Rahmad mengungkapkan, dua tokoh tersebut adalah kader internal yang telah secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran calon kepala daerah ke PAN.
“Tentu dua kader ini akan kami pasarkan ke partai – partai,” jelasnya, Jumat (17/5).
BACA JUGA: Bey Machmudin Tunjuk Ade Afriandi jadi Plh Kadisdik Jabar Gantikan Wahyu Mijaya
Hasbullah melanjutkan, PAN juga sadar diri bahwa secara modal kursi yang dimiliki juga tidak banyak. Itu tentu menjadi pertimbangan dalam menjalin koalisi dan target posisi kader dalam bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“PAN cuman tujuh kursi. Tentu tidak bisa usung sendiri (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.red) harus berkoalisi. Walaupun kami punya kader layak jual,” cetusnya.
Di Jabar, secara perolehan suara maupun kursi nampak jelas bahwa tidak ada parpol manapun yang bisa usung kandidat sendiri. Sehingga peluang koalisi terbuka lebar.
PAN juga akan mempertimbangkan survei dan peluang pasar dari dua kandidat internalnya itu untuk bisa dipastikan siapa yang akan direkomendasikan.
BACA JUGA: Remaja Perempuan Jatuh dan Terseret Angkot di Jalan A.H Nasution Kota Bandung, Begini Kondisinya
“Sebagai Sekretaris DPW PAN Jabar, kami berkewajiban mempromosikan dua-duanya,” imbuhnya.
Saat ini PAN juga terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Tujuannya membangun koalisi untuk Pilkada 2024. Pembicaraan tidak hanya tingkat Jabar tapi juga untuk kota kabupaten.
“Dengan Gerindra, Demokrat, PDIP, bahkan saya dengan PKS akan membangun silaturahmi. Mudah-mudahan sebelum Kang Haru berangkat Haji sudah ada pertemuan,” terangnya.
Koalisi yang dibangun juga cukup dinamis. Artinya tidak selalu linier dengan koalisi di tingkat pusat. Bahkan bisa terjadi, di provinsi ada koalisi tapi tingkat kota kabupaten berseberangan.(son)
