JABAR EKSPRES – Rencana pemotongan TPP ASN di Kota Banjar menuai kontroversi, karena dampaknya yang potensial terhadap kesejahteraan para pegawai negeri.

Dalam kondisi APBD yang sedang tidak stabil, Pemkot Banjar telah merumuskan skema pemotongan anggaran yang akan diterapkan untuk bulan-bulan mendatang.

Besar pemotongan yang diusulkan adalah 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk P3K.

Para anggota Forum Peningkatan Status Kota Banjar pun angkat bicara terkait rencana ini. Menurut Sulyanati, juru bicara dari forum tersebut, pemotongan TPP harus dihindari karena akan memberatkan kehidupan para ASN dan P3K.

“Eksekutif dan legislatif harus mencari solusi lain untuk mengatasi defisit anggaran, bukan dengan memotong tunjangan pegawai,” kata dia, Rabu (15/5)..

Sulyanati juga menyoroti tren pemotongan TPP yang menjadi kebijakan umum di beberapa daerah saat mengalami defisit anggaran.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diambil dengan bijak agar tidak memberatkan hidup para pegawai.

“Solusi pemerintah dengan tidak meminjam ke Bank untuk menutupi defisit itu baik sekali, kami apresiasi. Namun dengan menutup defisit itu dengan memotong TPP juga bukan pilihan yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi ini, penting bagi semua pihak untuk bersikap bijak dan mencari solusi yang tidak merugikan siapapun.

“Pemotongan TPP bukanlah pilihan tepat untuk mengatasi defisit anggaran, terutama jika hal tersebut akan merugikan kesejahteraan para pegawai negeri. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk keberlangsungan kehidupan para ASN dan P3K di Kota Banjar,” kata dia.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana mengungkapkan bahwa Pemkot sedang mencari solusi agar TPP tidak perlu dipotong.

“Ini masih dalam kajian, mudah-mudahan ada pemecahan solusi yang tidak merugikan semua pihak,” kata Asep Mulyana di ruang kerjanya. (CEP)