JABAR EKSPRES – Rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT), diyakini sejumlah tokoh masyarakat hanya jadi komoditas politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung.
Pasalnya, jangankan diusulkan ke pemerintah pusat dan provinsi agar DOB KBT terealisasi, wacana menjadi calon DOB saja sampai sekarang masih jalan di tempat.
Maka tidak heran, banyak curhatan terkait wacana CDOB KBT yang hanya dinilai cerita bersambung dan kerap digoreng jelang Pilkada alias jadi komoditas politik untuk meraih suara.
Apalagi wacana DOB KBT ini tak masuk list Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.
Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) Jabar, Edi Sutyo mengatakan, untuk kondisi sekarang Bupati Bandung, Dadang Supriatna dinilai tak serius dalam mendorong realisasi DOB KBT.
“Ya ini fakta jika wacana DOB KBT hanya ‘omon-omon’, beretorika dan cerita bersambung,” katanya, Senin (13/5).
BACA JUGA: Pilkada 2024, Dokter Rayendra Punya Kans Besar Dimata PPP Kota Bogor
Apabila melihat sejarah, puluhan tahun sejak Bupati Bandung dijabat Obar Sobarna selama 2 periode, kemudian era kepemimpinan Dadang Naser yang juga 2 periode, isu DOB KBT hanya sebatas wacana saja.
Termasuk sekarang, Bupati Bandung dijabat Dadang Supriatna (3 tahun), jangankan diusulkan ke provinsi dan pusat, diparipurnakan pun ternyata belum juga dilakukan DPRD Kabupaten Bandung.
Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, DPRD dan Pemda Provinsi Jabar ternyata sudah mengajukan 9 wacana kabupaten atau Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar dan telah diajukan ke Mendagri serta segera disetujui.
Ke-9 DOB di Jabar tersebut, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Indramayu Barat dan Kabupaten Subang Utara.
Sementara itu, wacana DOB Kabupaten Bandung Timur (KBT) yang sudah lama ingin “pisah” dari induknya, Kabupaten Bandung, terpaksa harus gigit jari tersalip oleh wacana sejumlah DOB tersebut.
“Ya, sudah kuduga akan seperti ini, wacana CDOB KBT jadi komoditas politik yang akhirnya kesalip sejumlah CDOB lain di Jabar yang sudah diusulkan ke Kemendagri oleh provinsi,” bebernya.
