Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen dibandingkan tahun 2022.
Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.
PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.
“Dari enam indikator daerah, empat indikator meningkat dibandingkan 2022,” ujarnya.
Baca juga: Jalan Menuju Stasiun KCIC Tegalluar Rusak Berat, Pemkab Bandung Mulai Turun Tangan Usai Disorot Pemprov Jabar
Sementara itu terdapat enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Di samping itu terdapat isu besar lain yang membersamai pembangunan, khususnya di tahun 2025 antara lain RPD 2024-2026 (masa transisi), UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dipengaruhi ekonomi global dan nasional.
“Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bey Machmudin memaparkan target indikator makro Jabar tahun 2025 yang diharapkan dapat dicapai.
IPM ditargetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen.
Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp57,14 juta.
“Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menjaring masukan demi menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 agar menjadi pedoman yang berkualitas dan terimplementasi dengan baik,” harap Bey.
Birokrasi berdampak
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan soal birokrasi berdampak. Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.
“Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas,” kata Azwar Anas.
“Presiden berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan satu tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah,” tambahnya.
