JABAR EKSPRES – Permasalahan di sektor pertanian memang tidak ada habis-habisnya. Namun bukan berarti semua pemangku-kepentingan hanya diam saja.
Persoalan-persoalan di sektor pertanian harus diselesaikan satu per satu, terutama yang bersifat fundamental dan structural (sistemik) jangka panjang, diluar persoalan temporer karena siklus suatu kondisi dan sebagainya yang lebih bersifat jangka pendek.
Sebab potensi sektor pertanian di Jabar sangat besar, dilihat dari peran komuditas, peran ekonomi spasial, peran dalam penyerapan tenaga kerja serta yang paling utama dalam mendorong ketahanan serta kemandirian pangan.
Semua tahu hari ini semua dibuat repot akibat naiknya harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, minyuak goreng, telor dan daging ayam ras, cabe dan banyak lagi.
Untuk itu pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi menyambut baik dan memberi apresiasi atas upaya-upaya yang ingin dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Jawa Barat dalam mendorong sektor pertanian di Jawa Barat.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) OJK dengan topik Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Sektor Pertanian dan Peternakan di Bandung baru-baru ini (26/3).
Acara yang dibuka oleh Aulia Fadly Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jabar. Dalam acara tersebut peserta juga mendengarkan paparan dari Biro Perekonomian Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat, Kemenkeu, BI dan dari beberapa OPD terkait sektor pertanian di Jawa Barat. Pembicara utama dalam kegaitan tersebut Imansyah yang juga Kepala OJK Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu Acuviarta menyampaikan sejumlah masukan, diantaranya agar tatakelola dan sistem informasi pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi spasial dan kawasan pertanian serta waktu musim tanam.
Sistem distribusi pupuk juga harus diperhatikan. Selain itu koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah harus lebih sinergi, karena masih ada anggaran pusat di daerah yang tidak terserap dan alokasinya kurang tepat sasaran.
Acu mengatakan tahun ini belanja pusat di Provinsi Jawa Barat untuk bidang pertanian mencapai lebih dari Rp.120 Milyar, ini harus dimanfaatkan secara benar khusunya untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan perbaikan manajemen usaha pertanian.