Unlip PGRI Sukabumi Lontarkan Pernyataan Sikap Demokrasi: Untuk Indonesia Tegakkan Hukum dan Etika

JABAR EKSPRES – Gelombang pernyataan sikap dari berbagai kampus yang menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia terus menunjukkan taringnya, kali ini adalah Universitas Lingga Buana (Unlip) PGRI, salah satu Universitas di Sukabumi kembali penyampaian pandangannya.

Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan oleh Unlip PGRI Kota Sukabumi, penyampaian pandangan tersebut dibacakan secara lantang oleh Asep Deni selalu Wakil Rektor 2 bidang Kemahasiswaan, Rabu (7/2).

Ia mengkhawatirkan bawah dengan kondisi hari ini akan melahirkan perpecahan. “Dampak paling buruk perpecahan, itu yang paling kita khawatirkan,” ujarnya saat ditemui awak media.

Dengan tajuk sikap Civitas Unlip untuk Indonesia tegakkan hukum dan etika, setidaknya ada 7 poin yang keluarkan dalam pernyataan sikap yang dibacakan di halaman Rektor Unlip.

BACA JUGA: Puluhan Mahasiswa Penerima Beasiswa dari Pemda KBB Terancam Putus Kuliah

1. Sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas pelanggaran tatanan hukum dan demokrasi, Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme, serta penegakan hukum yang menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara.
2. Menyerukan kepada para penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu serta seluruh pihak yang berkepentingan agar menjaga terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil.
3. Penyelenggara negara agar menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta memegang teguh sumpah jabatannya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dan selalu menjunjung tinggi etika.
4. Penyelenggara pemilu agar menjunjung tinggi azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
5. Aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak- pihak tertentu.
6. Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang benar dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya pemilihan umun 2024.
7. Semua Elemen Bangsa agar terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat Pemilu 2024.