JABAR EKSPRES – Menjelang debat capres terakhir yang dijadwalkan pada 4 Februari 2024, Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK-HASA) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Menagih Keadilan Agraria untuk Kesejahteraan.”
Beberapa pakar dan pemerhati konflik agraria menyarankan agar para calon presiden dan wakil presiden perlu memperhatikan isu sosial ini.
Pengamat hukum Syaiful Bahari menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, masih belum berubah.
Baca Juga:Keberpihakan Presiden Dipertanyakan, Begini Kata Para Kontestan dan Para PakarKPU: Pengamat Asing Bakal Pantau Pemilu dan Pilpres 2024
Hal ini menjadi akar dari kemiskinan di pedesaan dan konflik yang sering terjadi akibat peralihan fungsi lahan.
Dengan 27,79 juta rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani kecil, sekitar 17,24 juta rumah tangga masuk dalam kategori petani miskin.
Ini berarti bahwa dari setiap 10 rumah tangga petani, 6 di antaranya bergelut dengan kemiskinan.
“Sementara itu penguasaan petani terhadap lahan pertanian hanya 7 juta ha, padahal kebutuhan pangan dalam hal ini beras setiap tahun mencapai 32 juta ton. Jadi, hampir setiap tahun kita mengalami defisit beras, dan kini harga beras semakin mahal. Inilah akibat pemerintah tidak konsisten menjalankan reforma agraria, papar Syaiful.
“Oleh karena itu ke depan dibutuhkan pembentukan peradilan khusus atau Ad Hoc agraria atau pertanahan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa agraria,” jelas Aartje