JABAR EKSPRES– Infrastruktur pendidikan di Jawa Barat (Jabar) dinilai masih belum merata. Setidaknya, ada 16 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA SMK baik negeri ataupun swasta.
Kecamatan-kecamatan itu tersebar di lima kabupaten di Jabar dengan komposisi terbanyak adalah Kabupaten Kuningan.
Rinciannya, Kabupaten Ciamis ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banjaranyar, Sukamantri dan Tambaksari. Kabupaten Garut Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Purwakarta Kecamatan Pondok Salam.
Lalu Kabupaten Kuningan di Kecamatan Cibeureum, Cilebak, Cimahi, Hantara, Kalimanggis, Karngkancana, Nusaherang. Dan empat kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Cisarua, Cisitu, Ganeas, Jatigede.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya mendesak terkait alokasi anggaran pembangunan sekolah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Tapi memang keterbatasan anggaran jadi kendala untuk realisasi pembangunan sekolah. “Kami sudah upayakan tapi memang belum maksimal. Perlu menyesuaikan kondisi keuangan,” jelasnya selepas Paripurna, Rabu (10/01).
Harris melanjutkan, kondisi keuangan APBD 2024 memang banyak terserap untuk pemilihan kepala daerah. “Tahun ini (2024.red) banyak terserap untuk pilkada. Mudah – mudahan di 2025 nanti bisa membangun banyak sekolah,” terangnya.
Berdasar NPHD memang telah disepakati bahwa kucuran hibah Pemprov Jabar untuk keperluan pilkada kepada KPU Jabar senilai Rp 1,104 triliun. Pencairannya untuk 2023 adalah 40 persen dan 2024 adalah 60 persen.
Menurut Harris, kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah itu bisa dicarikan alternatif solusi. Misalnya dengan sewa gedung sembari nunggu pembangunan sekolah baru.
Di sisi lain, Sekretariat DPRD Jabar telah mengganti 120 meja dan kursi baru di Ruang Rapat Paripurna pada 2023. Para wakil rakyat yang terpilih nantinya bakal duduk dengan nyaman karena meja dan kursinya baru dan terlihat lebih elegan.
Merujuk data SiRUP LKPP yang diakses Kamis (7/12), Sekretariat DPRD Jabar memang merencanakan belanja modal mebel dan meja rapat pejabat di 2023. Nilai belanja modal itu mencapai Rp1,139 miliar.(son)
