Terkait hal tersebut, Yasin menjelaskan, pihaknya akan memberikan surat rekomendasi kepada KPU berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memotivasi KPU dalam melakukan sosialisasi kepada penduduk rusun yang sebagian besar telah memiliki hak pilih, serta memastikan TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP mereka.
“Jangan sampai mereka menyalurkan hak pilihnya di TPS manapun yang berakibat nanti secara hukum tidak sah walaupun, kita ketahui bersama syarat pencoblosan sudah memiliki KTP-el tapi persoalannya sudah tercatat sebagai pemilih atau belum? Kalau sudah tercatat sebagai pemilih mereka tidak bisa mencoblos di mana saja selama kepindahan untuk masuk DPTb tidak diurus ke KPU,” jelasnya.
Dalam ranah tugas kelembagaannya, sesuai dengan Perbawaslu 3/2023, P2HM memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses penyusunan daftar pemilih dan tahapan pungut hitung, sesuai tupoksinya dalam pengawasan daftar pemilih.
Baca Juga:WALHI Jabar Soroti Penyebab Banjir di Kota Cimahi: Soroti Drainase Tidak EfektifJelang Pemilu, BPBD Kabupaten Bandung Antisipasi TPS Rawan Bencana
“Sekarang tinggal 39 hari lagi tahapan kampanye menuju tahapan pungut hitung pada 14 Februari, jadi nanti fokus kami sebagai Kordiv Pencegahan menjadi penanggung jawab pengawasan pungut hitung,” katanya.
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diumumkan oleh KPU sejak bulan Juni 2023, sebagai persiapan untuk pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
“Artinya, dalam periode waktu yang cukup panjang, pembahasan tentang data kependudukan menjadi sangat dinamis, terutama dalam konteks pemilih. Pertanyaannya adalah apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan masih memenuhi syarat pada tanggal 14 Februari, atau sebaliknya, ada yang sudah memenuhi syarat namun belum diakomodir hingga tanggal tersebut,” ujarnya. (Mong)