Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin menyampaikan, agar PJ Bupati Sumedang dapat merespons dan mengambil langkah bijak dalam persoalan agraria tersebut.
“Kelompok Tani di Kabupaten Sumedang mengajukan permohonan agar lahan yang sudah lama digarap, dapat dijadikan sebagai objek Reforma Agraria dengan skema TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria),” imbuhnya.
Wahyudin mengungkapkan, pengajuan yang dilakukan kelompok tani tidak hanya keluar dari Wamen ATR/BPN, tapi juga Bupati Sumedang yang sebelumnya dijabatani oleh Dony Ahmad Munir, ikut serta mendukung kuat terhadap agar lahan yang sudah lama digarap, dapat dijadikan sebagai objek Reforma Agraria dengan skema TORA.
“Namun seiring masa jabatannya telah habis, dan berpindahnya jabatan kepada PJ Bupati yang baru, permohonan kelompok tani diabaikan oleh PJ yang baru,” ungkapnya.
Menurut Wahyudin, PJ Bupati Sumedang, Herman Suryatman disinyalir memiliki kepentingan lain, karena kabar yang didapat saat ini pihak PJ Bupati Sumedang menginginkan objek lahan tersebut didorong agar menjadi Hak Pengelolaan (HPL). (Bas)