“Pernah meneliti, di kawasan ini sarana prasana nya kurang memadai untuk mengendalikan besarnya limpasan air yang ada, ditambah alih fungsi irigasi jadi drainase,” ujarnya.
“Kebutuhan hunian tinggi, jadi asal bangun. Ditambah masyarakat gangerti terkait hal itu, Ini kan yang jadi masalah. Ditambah pengawasan dari pemerintah nya juga kurang, jadinya menghasilkan permasalahan yang kompleks,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini didasari oleh perkembangan perkotaan yang dilakukan secara tak teratur. Pemerintah Kota Bandung berupaya memajukan berbagai wilayah yang ada, namun tak dibarengi dengan pengawasan regulasi secara terus menerus.
Baca Juga:KPU Kabupaten Bandung Masih Data ODGJ yang Masuk DPTGempita Bersama 7 Ribu Rakyat Deklarasikan Dukung Prabowo
Pembangunan yang masif dilakukan seharusnya dibarengi dengan kajian analisis dampak lingkungan. Hal ini tentunya agar meminimalisir munculnya masalah baru yang dihasilkan dari aktifitas tersebut.
Alhasil, dampak yang dihasilkan dari aktifitas tersebut, kawasan Ujungberung berpotensi dilanda banjir apabila di guyur hujan dengan intensitas tinggi.
“Pemerintah harus mencari solusi, tekagan juga hukum bagi pengembang yang bandel. Karena hal tersebut menimbulkan potensi bencana bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dam)