JABAR EKSPRES – Memasuki akhir tahun 2023, Komisi IV membedah laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor belum lama ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan, berdasarkan laporan bulan November 2023 yang diterima pihaknya, sedikitnya ada 400.098 jiwa masuk kedalam DTKS yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Angka tersebut terbilang fantastis, sebab jika merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63 persen warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
“Ini adalah angka yang fantastis, bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka-angka tersebut,” kata Gus M sapaannya dikutip Sabtu, 15 Desember 2023.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Bakal Buka Munaslub APEKSI di Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya!
Berdasarkan data itu, dirinya menyoroti perihal belum optimalnya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Sebab dari data Rasio Gini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Bogor terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2022 angka Rasio Gini Kota Bogor berada diangka 0,430 dan diketahui angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang pada 2022 berada diangka 0,381.
“Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Bogor itu menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata dan program pemerintah belum dapat dirasakan oleh setiap lapisan masayarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dalam agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memiliki tujuan untuk memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
“Ini tidak berbanding lurus, katanya IPM kita masuk kategori tinggi tapi kenapa masih terdapat ketimpangan pendapatan sebagaimana pembahasan Forum konsultasi RPD. Pemerintah harus kembali lagi bekerja sesuai dengan RPJP dan RPJMD,” serunya.
Selain itu, Gus M juga melihat data pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran angkanya cukup rendah. Namun, jika dilihat dari sisi Urbanisasi, untuk Kota Bogor mengalami peningkatan.
