Jabar Ekspres – Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna, menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) peringkat pertama tingkat kabupaten/kota se-Indonesia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, pada Kamis (14/12/2023) di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. IRH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan, konsistensi, dan akuntabilitas pelaksanaan hukum di Indonesia.
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa IRH merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo dalam mendorong reformasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi rakyat. Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah menunjukkan komitmen dan inovasi dalam menerapkan reformasi hukum di daerahnya.
“Kami memberikan penghargaan kepada Bupati Bandung sebagai kabupaten/kota dengan IRH tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah serius dan konsisten dalam melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan hukum. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas hukum di Indonesia,” ujar Yasonna.
BACA JUGA: Melalui Program Berkelanjutan, Pemkot Bandung Akan Penuhi Hak Penyandang Disabilitas
Sementara itu, Dadang mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk para camat, kepala desa, dan masyarakat. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Bandung.
“Alhamdulillah, kami merasa bangga dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini merupakan bukti bahwa kami telah berusaha untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Kami juga berterima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberikan fasilitas dan bantuan, seperti pembinaan desa sadar hukum, penghargaan JDIH, dan penghargaan Sidbankumda. Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kami di bidang hukum,” kata Dadang.
