Di tempat terpisah, Eks Pimpinan KPK 2023-2027 Erry Riyana Hardjapamekas mengaku, dirinya merasa sedih penggunaan aparat penegak hukum untuk menaklukan lawan politik atau memaksa Parpol lain untuk melakukan tindakan apa saja.
“Contohnya, perubahan haluan Parpol Golkar dan PAN berkoalisi dengan “Indonesia Maju” yang diduga terjadi karena ada masalah hukum yang dipegang oleh “seseorang” yang memaksa kedua partai ini bergabung dengan “Indonesia Maju”,” kata Erry, melalui kanal Youtube di salah satu media.
Erry menambahkan, saat ini terjadi penurunan marwah MK dan seperti diatur-atur, sehingga keponakan bisa lolos karena sang paman (Gibran). Sedangkan MK diandalkan sebagai wasit pada Pemilu 2024. Apabila MK tidak bisa kita percaya, maka keputusannya bisa tidak dituruti.
“Kita ingin sekali menjaga MK untuk menjadi wasit yang bersih. Harapan kami Ketua MK diberhentikan sebagai ketua. Dugaan saya terjadi nepotisme dalam tubuh MK sudah lama di “setting”,” ungkapnya.
“Saya merasa sudah tidak ada lagi rasa malu dari Presiden RI terkait hal yang terjadi saat ini. Kekhawatiran terbesar dari pelaksanaan Pemilu 2024 adalah intervensi yang seharusnya tidak terjadi,” pungkas Erry.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah tokoh antara lain Akademisi dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, Profesor Peneliti BRIN Ikrar Nusa Bhakti, CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad Susi Dwi Harijanti, dan Aktivis HAM & Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. (bbs)
