Diduga Langgar Netralitas ASN, PJ Wali Kota Banjar Tegaskan Hal Ini

Jika seandainya anaknya mencalonkan di Banjar, kata dia, pasti menolak dijadikan Pj Wali Kota Banjar. Nanti ada konflik kepentingan dengan anaknya.

“Jadi mereka punya dapilnya di sana silahkan. Jadi kapasitas saya sekali lagi saya tegaskan saya hanya memperkenalkan keluarga kecil saya. Bukan untuk kampanye di sini, karena memang dapilnya juga bukan di sini jadi apa yang dikampanyekan. Karena memang dapilnya bukan di sini jadi tolong bisa dimengerti posisi saya pada waktu itu. Saya dipersilahkan memperkenalkan diri supaya orang Banjar cenah kenal. Siapa Pj Wali Kota Banjar,” katanya.

Sebelumnya, Ketua IMM Kota Banjar Muhamad Nugia Alamsyah menilai pernyataan yang dilakukan oleh seorang Penjabat Wali Kota Banjar dianggap sudah tak pantas dan melebihi batasan. Sebab di tahun politik utamanya di saat masa kampanye Pemilu 2024 tak pantas seorang Pj yang juga merupakan ASN memperkenalkan anaknya sebagai caleg sampai menyebutkan nama partai politiknya.

“Tindakan yang benar-benar offside. Karena tidak pantaslah seorang Pj Wali Kota menyebutkan salah satu partai politik (perahu anaknya yang mencalonkan sebagai Caleg DPRD Provinsi Jabar),” ujar Muhamad Nugia Alamsyah yang masuk dalam bagian pemantau Pemilu 2024.

BACA JUGA: Perkenalkan Anak Bungsunya Sebagai Caleg DPRD Jabar, Netralitas Pj Wali Kota Banjar Dipertanyakan

Muhamad Nugia Alamsyah mengatakan, kalau hanya bermaksud memperkenalkan keluarga kecilnya tidak perlu sampai harus menyebutkan bahwa anaknya sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahkan lebih parahnya lagi sampai menyebutkan nama partai politiknya.

“Melihat itu, berarti di sini Ibu Pj (Wali Kota Banjar) tidak netral. Tidak netralitas. Kenapa harus disebutkan nama perahu yang ditunggangi anaknya. Maka kami meminta pihak Bawaslu (Kota Banjar) untuk tetap menyelidiki dan mengkaji atas tindakan yang diperbuat oleh Pj Wali Kota,” kata Muhamad Nugia Alamsyah.

“Kalau kita melihat UU Tentang ASN, Bab 2 Pasal 2 huruf (f) menjelaskan tentang netralitas. Kalau melihat aturan itu Pj sudah tidak netral karena tindakan tersebut,” ucap Muhamad Nugia menambahkan.

Pihaknya meminta agar Pj Wali Kota Banjar yang juga seorang ASN untuk tidak mengeluarkan narasi mengandung kontraproduktif. Jadi jangan sampai ada bahasa yang offside atau blunder untuk menjaga netralitas.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan