“Memang kurang sedikit lagi yang belum dan kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100 persen, maka ini akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Banjar Ungkap ODHA Non-Penyakit Penyerta Tak Ditanggung JKN
Berdasarkan data, yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84 persen menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa. Sementara, warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 30.320 jiwa. Namun, dengan penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut.
“Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya. Ini masalah sangat serius. Apalagi angka yang dihapus sangatlah besar. Kalau memang pertimbangannya efisiensi, harusnya yang dihapus adalah belanja yang lain, sedangkan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu menjadi prioritas,” jelas Atang.
Ia pun akan segera menggelar komunikasi dengan DPR-RI melalui komisi IX. Disamping itu, ia akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan Kota Bogor. (YUD/ADV)
