JABAR EKSPRES – Agenda seremonial akhir tahun Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor di masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakilnya Dedie A. Rachim disoal mahasiswa.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor melayangkan bentuk protes dengan menggeruduk Balai Kota Bogor pada Selasa, 21 November 2023.
Dalam aksinya, para mahasiswa membakar ban di depan Balai Kota Bogor sambil berorasi menyoroti padatnya rangkaian kegiatan seremonial disisa akhir masa jabatan Bima-Dedie yang tuntas pada Desember 2023 mendatang.
“Ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini. Terutama, soal agenda-agenda Pemkot Bogor yang menyangkut masa berakhirnya Bima Arya dan Dedie Rachim,” kata Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Irfan Yoga kepada wartawan disela-sela aksi.
Ia membeberkan, sejumlah agenda seremonial yang disorot seperti HUT KORPRI, Paturay Patineung, Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Munaslub APEKSI) dan lain-lain terkesan dipaksakan oleh pemkot dan sangat tidak mempertimbangkan keuangan Kota Bogor yang sempat mengalami defisit hingga Rp136 millar.
Padahal, sambung dia, sebelumnya DPRD Kota Bogor mengaku telah mencoret anggaran agenda seremonial itu.
“Kami menduga kegiatan dilaksanakan menggunakan APBD, dan ini tidak tepat sasaran. Masyarakat tak merasakan hal ini langsung,” geramnya.
BACA JUGA: Siswi SMP Asal Nagrak Sukabumi Hilang, Polisi Masih Selidik
Pihaknya menimbang, seharusnya pengguna anggaran tidak dihabiskan untuk acara yang sifatnya hanya seremonial saja. Sebab, banyak permasalahan di Kota Bogor yang nyatanya belum terselesaikan hingga saat ini.
“Permasalahan Kota bogor dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pendidikan. Ini seharusnya menjadi acuan Pemkot Bogor dan menjadi perhatian serius,” tegas Irfan.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri juga turut menyoroti beragam kegiatan di tengah defisit anggaran Rp136 miliar yang sempat melanda Kota Bogor hingga berimbas dibatalkannya beberapa pembangunan infrastruktur.
“Anggaran sempat defisit, akhirnya Bapenda kan diminta operasi sisir untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kenapa kok bikin acara banyak yang pasti membutuhkan anggaran yang juga banyak,” jelasnya.
