JABAR EKSPRES – Penandatanganan berita acara kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, selesai dilakukan pada Kamis, 9 November 2023, kemarin.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, mengharapkan dana hibah itu dapat digunakan secara optimal untuk menyukseskan penyelengaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat Serentak Tahun 2024.
Dia pun menginginkan, penyelenggaraan pesta demokrasi yang dalam waktu dekat itu bergulir dapat berjalan dengan sangat baik, lancar dan demokratis. “Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi,” katanya, belum lama ini.
BACA JUGA: Cabai di Kota Bandung Sentuh Harga Tinggi, Ini Penyebabnya!
“Hal ini sejalan dengan amanat pemerintah pusat agar pemerintah daerah bersinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” sambung Bambang.
Bambang memastikan bahwa jelang Pemilu dan Pilkada 2024, kondisi di Kota Bandung terbilang kondusif. Dirinya mengklaim, Pemkot Bandung gencar melakukan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat.
Diketahui, dana hibah yang diterima KPU Kota Bandung senilai Rp109 miliar. Angka tersebut merupakan sekira 40 persen dana yang baru dicairkan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi.
Adapun untuk Bawaslu Kota Bandung, dirinya menuturkan bahwa ada dana hibah senilai Rp21 miliar. “Itu juga semuanya ada bantuan sharing dari Pemprov Jabar,” jelas Bambang di Balaikota Bandung, Jumat, 10 November 2023.
BACA JUGA: ‘Tangan Dingin’ Wishnutama Warnai Opening Entertainment Show Piala Dunia U-17
“Tahun ini pun sama untuk Bawaslu. Dicairkan 40 persen (sisanya) tahun 2024 baru 60 persen (dicairkan),” tambahnya.
Sementara itu, ditemui usai memperingati Hari Sumpah Pemuda di Balaikota Bandung itu. Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi membenarkan bahwa pendidikan politik sudah gencar dijalankan pihaknya.
“Alhamdulillah dari tahun 2022 kami sudah melakukan kegiatan tersebut. Dari berbagai macam stakeholder. Termasuk kepada penyelenggara pemilu paling bawah, seperti PPS, PPK, dan Panwascam,” pungkasnya. (zar)
