JABAR EKSPRES – Di tengah kemarahan publik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan permintaan maaf dan menghapus sebuah unggahan di media sosial di mana ia mencoba untuk menyalahkan pejabat keamanan atas serangan tak terduga yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
“Saya salah. Hal-hal yang saya katakan setelah konferensi pers tidak seharusnya dikatakan dan saya meminta maaf untuk itu,” kata Netanyahu di X pada Minggu, 29 Oktober 2023.
Dia telah menyatakan “dukungan penuhnya” untuk kepemimpinan dinas keamanan dan individu-individu pemberani yang bertugas di garis depan.
“Bersama-sama kita akan menang,” tulisnya.
BACA JUGA: Mengenang dan Menghormati 34 Jurnalis yang Terbunuh dalam Serangan Israel ke Jalur Gaza
Dalam sebuah unggahan pada Sabtu malam, Perdana Menteri menegaskan bahwa dia belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari kepala keamanan mengenai serangan Hamas yang akan datang.
“Semua badan keamanan, termasuk kepala intelijen militer dan kepala Shin Bet, berpendapat bahwa Hamas telah jera dan ingin mencapai penyelesaian,” katanya.
“Penilaian ini disampaikan berulang kali kepada perdana menteri dan kabinet oleh semua pasukan keamanan dan komunitas intelijen, hingga pecahnya perang.”
Pernyataan ini, yang disampaikan setelah konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, mendapat kritik tajam.
BACA JUGA: Prancis Dukung Gencatan Senjata Pasca Penolakan Rusia di Dewan Keamanan
Pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid menyatakan, “Netanyahu telah melewati ambang batas kritis,” dan dia berpendapat bahwa komentar Perdana Menteri akan melemahkan angkatan bersenjata.
Benny Gantz, pemimpin Partai Persatuan Nasional, yang telah bergabung dengan pemerintahan persatuan Netanyahu setelah serangan Hamas, juga menyuarakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut.
“Ketika kita berperang, kepemimpinan harus menunjukkan tanggung jawab, memutuskan untuk melakukan hal-hal yang benar, dan memperkuat kekuatan. Setiap tindakan atau pernyataan lain akan merusak kemampuan rakyat untuk bertahan dan kekuatan mereka. Perdana Menteri harus menarik kembali pernyataannya,” katanya.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir berpendapat bahwa masalahnya bukan terletak pada “peringatan satu poin” tetapi pada “kesalahpahaman, kebijakan penahanan, dan gagasan pencegahan yang lebih luas.”
