JABAR EKSPRES — Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan perhatian serius terhadap penanganan kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi di Kabupaten Cirebon.
Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengatakan, bahwa pihaknya menargetkan pada tahun 2024 nanti, sudah bisa mencapai zero kemiskinan ekstrem.
“Target itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, bahwa tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrem,” ujar Ayu, Rabu 3 Oktober 2023.
BACA JUGA: Kunjungi Kecamatan Sukajaya, Bupati Bogor Iwan Setiawan Ingin Bangun Pasar dan Poned untuk Masyarakat
Ayu menyebut, bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon, merupakan yang terbesar di Jawa Barat, dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, penanganan yang serius perlu segera dilakukan.
Untuk di Kabupaten Cirebon sendiri, angka kemiskinan ekstrem tertinggi, terdapat di Kecamatan Greged. Sedangkan urutan yang kedua yaitu Kecamatan Depok dan urutan ketiga Kecamatan Lemahabang.
“Yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini, yaitu yang pengeluarannya Rp 11ribu perhari,” ujar Ayu,
Menurut Ayu, kemiskinan ekstrem itu bisa disebabkan banyak hal, baik itu karena pendidikannya, tempat tinggalnya, kesehatannya dan lainnya.
Sehingga melalui sejumlah SKPD, menjalankan program yang arahnya sama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk warga yang tidak produktif, pihaknya akan memberikan bantuan sembako.
BACA JUGA: Harga Beras Tak Kunjung Turun, Pedagang Menanti Beras Bulog yang Dijanjikan Pemerintah
Sedangkan untuk kalangan yang produktif, Pemkab Cirebon akan mengarahkan untuk mengikuti pelatihan, sesuai dengan bakat dan minatnya.
“Nanti kita akan dorong juga dari segi pendidikannya, yaitu melalui kejar paket,” kata Ayu.
Untuk bisa menentukan program dan langkah yang tepat, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data, terkait kemiskinan ekstrem ini.
Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai acuan dari program-program intervensi yang perlu dilakukan, untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem ini.
“Oleh karena itu, kami mohon dukungannya dari Kuwu dan Puskesos, untuk bisa melakukan validasi data ini,” ujar Ayu. (Mg7)
