JABAR EKSPRES – Masuk di fase peralihan musim kemarau ke penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai gencar lakukan upaya penanggulangan terkait potensi banjir yang dinilai bakal terjadi di wilayah Kota Bandung.
Merujuk pada data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) tahun 2020, terdapat 21 area di Kota Bandung yang berpotensi tergenang oleh air.
BACA JUGA: Kronologis Pejabat Pemkot Bandung Dapat Fasilitas Mewah ke Thailand
Namun area tersebut kemudian mengalami penurunan. Tahun 2023, hanya terdapat 7 titik yang berpotensi tergenang dengan penyebaran di wilayah Kota Bandung.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Didi Ruswandi menyebut, dalam upaya menangani ke-7 area atau titik banjir yang menyebar di seluruh wilayah.
Pihaknya bakal terlebih dahulu berfokus pada pengangkatan sedimentasi melalui kegiatan Mapag Sungai.
Dirinya mengungkapkan, hal itu berkaitan dengan kondisi Kota Bandung yang memiliki 12-sub DAS Citarum dengan total 46 anak sungai, yang sebagian besar aliran sungainya mengalami pengendapan.
“Kita harapkan sampai akhir Oktober intensif (Kegiatan Mapag Sungai) karena November sudah memasuki musim penghujan, selain itu kita sedang menggenjot pembuatan drum pori untuk jangka panjangnya,” kata Didi Riswandi pada Mingu, 1 Oktober 2023.
Disisi lain Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono meminta agar semua pihak bisa ikut berperan dalam menanggulangi potensi terjadi banjir.
Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan para stakeholder menyoal isu lingkungan yang kerap terjadi di wilayah Kota Bandung.
“Pemerintahan ini tidak bisa kita berjalan sendiri, kita mesti bareng-bareng. Kita harus lebih efektif untuk bisa menyikapi isu lingkungan. Mudah-mudahan agenda ini menjadi sebuah pemanfaatan buat kita,” katanya.
Langkah yang diambil pemkot kemudian disoroti oleh Ketua BP FK3I Jawa Barat sekaligus Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Dedi Kurniawan.
Dirinya menyebut, yang menjadi PR besar pemkot ialah pengawasan ketika langkah itu telah selesai dilakukan.
Menurutnya, pemkot Bandung selalu abai dalam mengamati proses pemantauan hal tersebut.
“Bentuk satuan tugas khusus yang mengawasi jalur air, karena sebelumnya kan jarang ada yang mengawasi,” ujar Dedi kepada JabarEkspres.com.
