JABAR EKSPRES – Kenaikan harga kebutuhan pokok yakni beras, sejak beberapa waktu lalu tengah jadi sorotan akibat mengalami kenaikan harga di pasaran.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Nasdem itu juga menyampaikan, pihak legislatif meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bijak mengambil keputusan terkait kenaikan harga beras.
“Maka kita mendorong termasuk mengajak, pemerintan daerah untuk berkoordinasi dengan Bulog, karena kebijakannya ada di Bulog,” ujarnya.
Baca Juga:Dewan Harapkan Pembangunan Museum Pajajaran Bisa Jadi Objek Pariwisata BaruPN Bogor Eksekusi Pasar TU Kemang, Pengelolaan Resmi Ditangan Perumda PPJ
Toni menerangkan, Pemkah Bandung bersama Bulog harus bisa membuat rencana penyelesaian, baik jangka pendek maupun panjang.
“Bisa jadi nanti secara teknis Bulog itu untuk jangka pendek antisipasinya apa, misal dengan operasi pasar atau menjual beras murah,” terangnya.
Toni menjelaskan, untuk jangka panjang agar persoalan harga bahan pokok tidak selalu mengalami kenaikan yang signifikan, perlu disikapi serius oleh pemerintah.
“Jangka panjangnya kita maunya mempertegas dan membatasi para spekular beras. Karena ini diindikasikan ada permainan,” jelasnya.
Toni mengungkapkan, kondisi jual-beli beras terkesan ada indikasi permainan dari para bandar yang unit usahanya sudah tergolong besar, sehingga membuat pergerakan pengusaha kecil menengah terbatas.
“Kita enggak tahu bagaimana permainannya, mungkin Bulog lebih paham permainan bandar-bandar beras,” ungkapnya.
Diakui, sejumlah pengusaha kecil saat ini tengah menjerit akibat harga beras yang kian meroket.
Baca Juga:Ada 105 Universitas Luar Negeri! Ini Dia Syarat Beasiswa Indonesia Maju (BIM)Cek PDF Pengumuman PPPK 2023 di Pemerintah Provinsi Banten dan Syaratnya!
“Karena HKTI ini juga tergabung beberapa pengusaha beras kecil, mereka menjerit sudah tidak bisa menjual beras lagi,” ucap Toni.
“Karena sudah dikuasai pasar berasnya oleh pengusaha-pengusaha besar, mekera inilah yang menentukan harga,” lanjutnya.