Kenaikan Harga Beras Diduga Ada Permainan, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Sebut Bupati Harus Atasi Masalah

JABAR EKSPRESKenaikan harga kebutuhan pokok yakni beras, sejak beberapa waktu lalu tengah jadi sorotan akibat mengalami kenaikan harga di pasaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Toni Permana mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mengambil langkah solusi.

Baca Juga: Dewan Harapkan Pembangunan Museum Pajajaran Bisa Jadi Objek Pariwisata Baru

“Terkait fluktuasi harga beras, naik-turunnya harga beras kita turut prihatin,” kata Toni saat diwawancarai melalui seluler, Selasa (25/9).

Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Nasdem itu juga menyampaikan, pihak legislatif meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bijak mengambil keputusan terkait kenaikan harga beras.

“Maka kita mendorong termasuk mengajak, pemerintan daerah untuk berkoordinasi dengan Bulog, karena kebijakannya ada di Bulog,” ujarnya.

Toni menerangkan, Pemkah Bandung bersama Bulog harus bisa membuat rencana penyelesaian, baik jangka pendek maupun panjang.

“Bisa jadi nanti secara teknis Bulog itu untuk jangka pendek antisipasinya apa, misal dengan operasi pasar atau menjual beras murah,” terangnya.

Toni menjelaskan, untuk jangka panjang agar persoalan harga bahan pokok tidak selalu mengalami kenaikan yang signifikan, perlu disikapi serius oleh pemerintah.

“Jangka panjangnya kita maunya mempertegas dan membatasi para spekular beras. Karena ini diindikasikan ada permainan,” jelasnya.

Toni mengungkapkan, kondisi jual-beli beras terkesan ada indikasi permainan dari para bandar yang unit usahanya sudah tergolong besar, sehingga membuat pergerakan pengusaha kecil menengah terbatas.

“Kita enggak tahu bagaimana permainannya, mungkin Bulog lebih paham permainan bandar-bandar beras,” ungkapnya.

Diakui, sejumlah pengusaha kecil saat ini tengah menjerit akibat harga beras yang kian meroket.

“Karena HKTI ini juga tergabung beberapa pengusaha beras kecil, mereka menjerit sudah tidak bisa menjual beras lagi,” ucap Toni.

“Karena sudah dikuasai pasar berasnya oleh pengusaha-pengusaha besar, mekera inilah yang menentukan harga,” lanjutnya.

Toni menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah daerah khususnya Bupati Bandung untuk berkoordinasi dengan Bulog.

Baca Juga: PN Bogor Eksekusi Pasar TU Kemang, Pengelolaan Resmi Ditangan Perumda PPJ

“Minimal menyelesaikan di tingkat lokal untuk stabilitas harga beras. Bulog yang bisa menstabilisasikan harga beras,” tegasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan