JABAR EKSPRES, BANDUNG – Pemerataan infrastruktur pendidikan masih jadi salah satu jeritan masyarakat Jawa Barat yang paling sering disuarakan. Hal itu juga tertangkap dari kegiatan reses yang dilakukan para wakil rakyat DPRD Jabar pada Reses III tahun sidang 2022/2023 ini.
Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi misalnya, ia telah berkunjung di 8 titik di wilayah Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar. Dalam kesempatan itu ada sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat yang dijumpai.
Baca juga: Kiai Miftah Imbau Jaga Jarak dengan Parpol hingga Singgung Krisis Identitas!
Mulai dari masalah jalan dan tak terkecuali terkait infrastruktur pendidikan yang belum merata. “Seperti ruang kelas baru, termasuk untuk pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan sarana prasana keagamaan,” jelasnya.
Didi berharap, aspirasi yang telah disampaikan itu bisa ditampung oleh eksekutif. Termasuk bisa diakomodasi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Masih senada, Anggota DPRD Jawa Barat Iin Nur Fatinah juga menerima curhatan yang serupa ketika reses di wilayah Kota Bekasi dan Kota Depok. Jumlah SMA Negeri sederajat di kedua kota tersebut tidak lagi bisa mengakomodasi banyaknya siswa siswi lulusan SMP negeri maupun swasta.
Sehingga butuh dukungan untuk penambahan sekolah. “Di daerah-daerah yang belum banyak SMA Negeri itu banyak yang menjerit karena tidak dapat (tidak bisa masuk SMA Negeri),” terangnya.
Menurut Iin, jumlah SMA Negeri sederajat memang belum merata di Kota Bekasi dan Kota Depok. Terutama di daerah yang jumlah penduduk atau lulusan SMP-nya cukup tinggi. Ia berharap setiap kecamatan minimal ada satu SMA Negeri atau bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan.
Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar pada awal 2023 ini pernah mencatat bahwa masih ada 17 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK baik negeri ataupun swasta. Jumlah itu tersebar di beberapa Kabupaten di Jabar.
Tertinggi adalah di Kabupaten Kuningan dengan 7 kecamatan, lalu Kabupaten Sumedang 4 kecamatan, Kabupaten Ciamis 3 kecamatan. Kemudian satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Garut dan Purwakarta. Selain itu, juga tercatat bahwa masih ada 130 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang tidak memiliki SMA atau SMK Negeri.(son)
