“Ini harus kita siapkan di 2024 untuk RPJMD 2026-2030. Bersamaan itu pula dengan adanya aturan Pilkada Serentak ada masa transisi 2025 – 2026 ini juga kami harus menyusun rencana pembangunan daerah, 2025 – 2026 disamping rutinitas kami menyusun rencana tahunannya,” paparnya.
Sebab, menurutnya kajian-kajian tersebut sangat diperlukan untuk penyusunan tersebut.
Terkait indikator kerawanan kebencanaan di Kota Bogor, realisasinya mencapai 0,71 dengan kategori sedang.
Sedangkan untuk indeks risiko bencananya dan untuk ketahanan daerah berada di posisi 0,74 yang ada pada tingkatan sedang.
BACA JUGA: Pedagang dan Produsen Emas di Jabar I Baru 70 Persen yang PKP
“Karena itu memang kita harus waspada dan bagaimana kita harus memitigasi ini. Sehingga ketika ada kajian risiko bencana ini harapannya sebelum terjadi bencana kita sudah bisa melakukan mitigasi dengan baik,” tuturnya.
Agnes menekankan, diharapkan melalui kajian ini juga akan memunculkan rekomendasi-rekomendasi jangka menengah maupun jangka panjang hingga rencana tahunan sebagai resilience dalam kota.
“Tahapannya sudah dilakukan mulai bulan Juni, sudah dilakukan dua kali FGD, menghadirkan tim teknis dan stakeholder dari kementerian terkait dan sudah dilakukan secara intensif asistensi dengan BNPB,” jelasnya.
“Bahkan tim sering membantu kita dalam memberikan rekomendasi dalam kajian ini. Kami berharap kajian ini bisa rampung dalam waktu dua bulan ke depan, sehingga bisa memberikan data yang lengkap,” imbuh Agnes. (YUD)
