JABAR EKSPRES – Keterbatasan anggaran jadi salah satu sebab pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tidak di anggarkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Kosongnya anggaran untuk pembangunan USB di Jabar itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kini tengah digodok DPRD Jabar.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Yesa Sarwedi Hamiseno tidak menampik bahwa pembangunan USB tidak dianggarkan untuk 2024 nanti. “Karena anggaran terbatas,” jelasnya saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Jumat (15).
BACA JUGA: Belum Dianggarkan, Komisi V Dorong Pembangunan Sekolah Baru Tetap Jadi Prioritas di APBD 2024
Berkaitan dengan itu, ia juga berharap kepada para wakil rakyat yang tengah membahas anggaran bisa turut memberi masukan. Agar alokasi pembangunan USB tetap bisa mendapat alokasi. “Justru Dewan (DPRD.red) yang harus membantu supaya anggaran itu bisa dialokasikan,” sambungnya.
Menurut Yesa, pembahasan KUA dan PPAS juga masih belum final. Artinya belum disepakati menjadi APBD 2024 yang sah. “Itu juga belum final, kemudian masih ada juga anggaran dari DAK pusat,” sambungnya.
Saat ini proses pembahasan KUA dan PPAS untuk APBD 2024 itu memang masih bergulir di DPRD Jabar. Rancangan KUA dan PPAS itu juga baru diserahkan pada 8 September lalu untuk selanjutnya dibahas secara intensif.
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menguraikan bahwa volume APBD 2024 dirancang sebesar Rp37,64 triliun. Rinciannya terdiri dari target pendapatan Rp35,88 triliun dan belanja Rp37,08 triliun. Sementara untuk penerimaan pembiayaan Rp1,77 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp566 miliar.
BACA JUGA: Komisi V DPRD Respon Pungutan di SMKN 1 Depok: Sumbangan Boleh, Asal Izin KCD!
Rancangan itu lebih besar jika dibandingkan dengan APBD 2023. Berdasar data Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBD 2023, telah disepakati APBD 2023 sebesar Rp35,01 triliun
Rinciannya terdiri dari pendapatan daerah Rp34,1 triliun, belanja daerah Rp 33,9 triliun. Lalu penerimaan pembiayaan Rp873 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp1,087 triliun.
Menurut Bey, belanja daerah pada 2024 nanti akan difokuskan ke sejumlah keperluan. Mulai dari belanja wajib, pelayanan dasar, fungsi pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, hibah kompetitif, biaya PON, hingga keperluan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. (son)
