Syarifah menyebut, untuk mewujudkan 100 persen ODF, Pemkot Bogor menggunakan berbagai pendanaan mulai dari APBD, melalui kegiatan Rumah Tidak Layak Huni yang komponennya ditambah, sehingga ada Mandi Cuci Kakus (MCK).
“Juga melalui pengadaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal,” imbuhnya.
Di samping APBD, Ia mengaku, pihaknya juga mendapatkan kucuran bantuan pendanaan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta CSR masyarakat, komunitas dan perusahaan.
Baca Juga:Peringati Hari Pelanggan, DAM Sapa Konsumen Setia HondaKesukaan Anak! Resep Ice Cream Cake Cocok Dimakan Saat Musim Panas
“Saat ini kami mencapai angka 30,9 persen. Belum mencukupi untuk mengikuti kegiatan kota sehat atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) award karena minimal 80 persen untuk kategori terbawah (Swasti Saba Padapa),” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Maruf menilai, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
Ia menekankan, unsur-unsur yang mesti diperhatikan pada aspek itu di antaranya air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan binatang yang ada di lingkungan harus sehat dan tidak menjadi ancaman kesehatan.
Menurutnya, kesehatan masyarakat 40 persennya dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian, ada 5 pilar yang harus dilakukan untuk menghentikan 40 persen ancaman kesehatan dari lingkungan.
Di antaranya berhenti BABS, rajin cuci tangan dengan sabun, menjaga kesehatan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
“Kalau ini terpenuhi maka angka harapan hidup juga akan tinggi,” sebutnya.