JABAR EKSPRES – Pemilu, sebagai momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang diadakan setiap lima tahun, telah menjadi ajang untuk pergantian anggota DPRD hingga DPR RI.

Dalam Pemilu yang digelar setiap lima tahun ini, warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk bersaing sebagai anggota legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berkantor di Senayan.

Namun, menurut Bambang Soesatyo, yang juga dikenal dengan panggilan Bamsoet, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Golkar, menuju ke gedung dewan tersebut tidaklah mudah dan murah.

BACA JUGA: 15 Mantan Koruptor Ini Mencoba Menjadi Caleg DPR-DPD RI, Ini Alasannya

Bamsoet mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan dana sekitar 5 miliar rupiah untuk menjadi anggota dewan.

“Saya waktu itu habis 5 miliar rupiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah,” terang Bamsoet saat melakukan podcast bersama Abraham Samad.

Ia menekankan bahwa pasca reformasi, biaya demokrasi di Indonesia semakin meningkat.

“Yang kita kejar angka dan bukan aspirasi lagi, orang ke Dapil bukan lagi mengejar aspirasi tapi apa yang saya kerjakan serta di balik itu ‘bos pilih saya ya’,” terang Bamsoet.

BACA JUGA: DPRD DKI Jakarta Bakal Segera Terapkan WFH sebagai Respons Atas Peningkatan Polusi Udara di Jakarta

Bahkan, sekarang ini, kita mulai terjebak dalam sistem demokrasi yang mengutamakan angka-angka.

“Jadi kita terjebak pada demokrasi NPWP, ‘nopor piro wani piro’ dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati dan Walikota terjerat OTT,” jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, upaya untuk mengumpulkan dana sebesar itu akhirnya melibatkan pencarian sponsor.

Namun, setelah berhasil terpilih sebagai anggota dewan, Bamsoet menyatakan bahwa Bupati atau Gubernur tidak akan lepas dari pengaruh dan intervensi dalam proses politik.