JABAR EKSPRES – Kepala jaksa penuntut umum Libya telah mengumumkan bahwa ia akan membentuk sebuah pencari fakta untuk menyelidiki pertemuan antara Najla Mangoush, menteri luar negeri pemerintah yang berbasis di Tripoli, dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.
Pertemuan yang berlangsung di Roma pada tanggal 22 Agustus tersebut merupakan pertemuan pertama kali antara diplomat tertinggi Libya dan Israel.
Pertemuan ini menimbulkan kegemparan di seluruh negeri karena Libya mengkriminalisasi menjalin hubungan dengan Israel di bawah undang-undang tahun 1957.
Jaksa Agung Al-Sediq al-Sour menyatakan bahwa misi pencari fakta akan menyelidiki pelanggaran aturan Libya untuk memboikot Israel dan “menyelidiki sejauh mana kerusakan pada kepentingan Libya” karena pertemuan Mangoush-Cohen.
BACA JUGA: Amerika Serikat Akan Kirimkan Senjata Kontroversial untuk Ukraina Guna Melawan Rusia
Mangoush melarikan diri ke Turki setelah dipecat karena melakukan pertemuan tersebut, dan diperkirakan dia sekarang berada di Inggris.
Menanggapi pertemuan tersebut, puluhan kendaraan militer, beberapa di antaranya dipersenjatai dengan senjata berat, ditempatkan di jalan-jalan utama dan persimpangan lalu lintas pada hari Jumat di Tripoli untuk mencegah protes lebih lanjut.
Para aktivis telah memperbaharui seruan untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah sementara persatuan nasional (GNU) dan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh atas pertemuan tersebut.
Libya tidak memiliki banyak perdamaian atau stabilitas sejak pemberontakan yang didukung oleh NATO pada tahun 2011 yang menggulingkan Muammar Qaddafi.
BACA JUGA: Mayoritas Warga Swedia Dukung Pensahan Undang-Undang Larangan Pembakaran Al-Qur’an di Negaranya
Negara ini terpecah pada tahun 2014 antara faksi-faksi yang bertikai yang mengklaim pemerintah dan badan legislatif yang saling bersaing.
Peperangan besar berhenti pada tahun 2020, namun proses politik untuk menyatukan Libya dan mengadakan pemilihan umum terhenti.
Hal tersebut terjadi setelah parlemen yang berbasis di bagian timur dan bagian lain dari sistem politik menolak legitimasi GNU.
Faksi-faksi bersenjata yang kuat di Tripoli terus mendukung Dbeibeh, dan mereka menghentikan pemerintah saingan yang ditunjuk oleh parlemen untuk mengambil alih kekuasaan di ibukota selama satu hari pertempuran tahun lalu.
