Selain itu, sambung JM, persoalan carut marut PPDB di tahun ini juga perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak terulang di tahun depan.
Sehingga, dalam pembahasan KUA-PPAS 2024, DPRD Kota Bogor meminta rincian anggaran dari sektor pendidikan. Sebab, amanat undang-undang yang mewajibkan Pemkot Bogor memenuhi kuota 20 persen untuk sektor pendidikan, dianggap belum bisa maksimal.
“Tahun depan harus dianggarkan untuk penambahan unit sekolah baru, ruang belajar baru yang menunjukkan bahwa anggaran sektor pendidikan memang difokuskan untuk perbaikan sistem, bukan sekedar habis untuk gaji guru,” tegasnya.
Kemudian, politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti persoalan stunting yang masih belum bisa diselesaikan. Padahal visi Kota Bogor adalah ‘Kota Ramah keluarga’.
Namun, sambung dia, berdasarkan pantauannya di lapangan, tidak ada langkah konkret dari Pemkot Bogor untuk mengentaskan stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.
“Jadi hari ini tidak ada rutinitas PMP yang harusnya tiap bulan dilakukan. Itu semua hanya mengandalkan CSR, mengandalkan donatur. Stunting ini kan isu nasional, jadi kami mau itu dijelaskan di APBD treatment seperti apa nanti, program seperti apa nanti agar bisa diselesaikan,” serunya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menambahkan, Pemkot Bogor harus bisa memastikan kejelasan sumber pendaptan dari transfer pusat dan transfer antar daerah.
Ia menekankan, hal tersebut bertujuan untuk mengokohkan landasan sumber untuk program yang akan disiapkan untuk 2024 nanti. Disamping, Pemkot Bogor harus mulai merinci Daftar Inventaris Masalah (DIM).
“Jadi yang harus diselesaikan pertama adalah data, itu harus diselesaikan secara valid dan perbaiki struktur KUA-PPAS,” ujar Atang.
Pihaknya meminta, agar Pemkot Bogor memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan, program sosial dan program kewilayahan. Sebab fokus tersebut menjadi tanggungjawab bagi Pemkot Bogor menjawab persoalan yang ada di tahun ini.
“Ketiga, tolong dari semua isi belanja daerah tadi bisa memperioritaskan tiga hal yang tadi disampaikan. Pendidikan, terkait dengan penambahan sarana belajar khususnya di SD dan SMP yang masih bisa kita kawal lagnsung. Kemudian program sosial ditengah masyarakat dan ketiga program kewilayahan,” tandasnya. (YUD)
